ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten Asahan menerima penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Jahari Sitepu kepada Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Lantai 5, Senin (18/12/2023).
Wakil Bupati Asahan menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang telah memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Pemerintah Kabupaten Asahan.
“Penghargaan ini menjadi suatu kebanggaan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan serta menjadi bukti kerja keras seluruh pihak, menjadikan Kabupaten Asahan Kabupaten Peduli HAM Provinsi Sumatera Utara,” kata Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin didampingi Kabag Hukum Setdakab Asahan dan Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Asahan.
Wabub Asahan mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen meningkatkan prestasi yang sudah diraih, yaitu bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait.
“Kedepan, kita harapkan agar masyarakat, khususnya di Kabupaten Asahan, semakin memahami pentingnya HAM dan dapat melaksanakan HAM tersebut,” harapnya.
Memotivasi Daerah Lain
Sebelumnya, Staf Ahli Pj. Gubernur Sumatera Utara Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Muhammad Armand Effendy Pohan, pada pidatonya mengatakan, sebagai Pemerintah wajib menjaga dan memberikan HAM kepada masyarakatnya, karena setiap manusia sudah memiliki HAM sejak dirinya dalam kandungan.
Selain itu, penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagai motivasi untuk meningkatkan pemenuhan HAM di Kabupaten/Kota masing-masing.
Terakhir Armand berharap, kepada 13 Kabupaten/Kota yang telah memperoleh penghargaan dapat mempertahankan, serta meningkatkan HAM di wilayahnya masing-masing.
“Selamat kepada Kabupaten/Kota yang telah menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Diharapkan prestasi ini dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang”, tandasnya.
Di tempat yang sama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam usaha penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5HAM) tergambar dalam Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM.
Kabupaten/Kota Peduli HAM ini juga sebagai instrumen dalam menciptakan iklim birokrasi yang inklusif.
Di samping itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, serta memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
Selanjutnya Jahari mengatakan, dengan ditetapkannya 13 Kabupaten/Kota dari 33 Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022.
“Kami harap dapat memotivasi Pemerintah Daerah lainnya yang belum mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pemenuhan pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM didaera,” ungkapnya. (MA/05)
