TANGERANG – SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten mengelontorkan anggaran senilai Rp67,9 miliar untuk program sekolah swasta gratis atau setara pada tahun 2026 kepada sebanyak 264 SD dan SMP.
Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mengatakan program sekolah gratis tidak hanya soal membebaskan biaya pendidikan, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan mutu pembelajaran, sarana dan prasarana, serta kompetensi para tenaga pendidik.
“Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Maesyal di Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Senin (28/9/2026) pada acara saat kegiatan Evaluasi Program Sekolah Swasta Gratis/Setara Tahun 2026 di Gading Serpong.
Program itu mendanai sebanyak 71 sekolah dasar (SD) dengan jumlah peserta didik 9.676 murid dan jenjang sekolah menengah pertama (SMP), program tersebut mencakup 193 sekolah dengan total 27.886 pelajar tersebar pada 29 kecamatan.
Sedangkan alokasi anggaran yang disiapkan untuk jenjang SD mencapai sekitar Rp13.9 miliar sedangkan untuk jenjang SMP sebesar Rp54 miliar lebih.
Dukungan anggaran tersebut, kata Maesyal bahwa pihaknya terus mendorong agar pelaksanaan program itu dapat berjalan tepat sasaran sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah swasta.
Ia bilang kemitraan antara Pemkab Tangerang dengan lembaga pendidikan swasta menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bahwa keberadaan sekolah swasta dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak.
“Sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra utama pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa peran aktif sekolah swasta, pemerataan akses pendidikan tidak akan tercapai secara optimal,” ujarnya.
Namun pengelolaan dana program dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan akuntabel dan kegiatan evaluasi menjadi momentum untuk memetakan berbagai kendala administratif maupun operasional yang dihadapi sekolah, sekaligus mencari solusi bersama untuk penyempurnaan program.
Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan agar memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan berkas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hasil perbaikan kepada Tim Dinas Pendidikan dan Maesyal berharap
program ini dirasakan langsung oleh peserta didik dan masyarakat yang membutuhkan. (WAR/08)
