TANGERANG-SUDUTPANDANG.ID – Bupati Tangerang, Banten, Moch Maesyal Rasyid menyatakan jumlah balita yang mengalami stunting di 29 kecamatan mencapai 8.287 anak pada triwulan III 2026. Angka tersebut turun 4,1 persen dibandingkan data awal 2026.
“Hal itu berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) melalui kegiatan Grebek Posyandu,” kata Maesyal di Tigaraksa.
Ia menjelaskan, pada awal 2026 jumlah balita yang tercatat mengalami stunting mencapai 14.057 anak atau sekitar 7 persen. Dengan demikian, jumlah tersebut berkurang sebanyak 5.770 anak menjadi 8.287 anak pada triwulan III 2026.
Maesyal menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan silaturahmi bertajuk “Sapa Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang” yang digelar Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Serbaguna Kabupaten Tangerang.
Menurut dia, penurunan angka stunting merupakan hasil konvergensi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan intervensi berjalan secara terpadu dan tepat sasaran,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, penguatan peran pemerintah desa dan Posyandu penting untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan gizi, serta edukasi kesehatan keluarga menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi kepala desa sekaligus menyelaraskan program prioritas pemerintah provinsi dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
“Ini bagian dari upaya kami terkait program dan kebijakan ke depan. Para kepala desa mengapresiasi dan tulus menjadi bagian dari pembangunan Indonesia ke depan yang kita fokuskan di wilayah masing-masing,” kata Andra.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan desa, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan bantuan keuangan desa sebesar Rp 120 juta.
Andra menjelaskan, pemanfaatan bantuan tersebut telah diatur melalui petunjuk teknis agar pelaksanaannya dapat mendukung berbagai program prioritas.
Salah satu program unggulan yang mulai didanai sejak 2025 adalah gerakan “Satu Sarjana Satu Desa” atau Sarjana Penggerak Desa. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kapasitas pembangunan di tingkat desa.
Selain itu, bantuan keuangan desa juga diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, penanganan masalah gizi anak, serta pelaksanaan program lain sesuai kewenangan desa.(WAR/08)
