JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pernyataan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, terkait kemungkinan perbedaan penetapan target cabang olahraga antara federasi dan pemerintah pada SEA Games 2025, menuai respons kritis dari kalangan pengamat olahraga. Sikap tersebut dianggap janggal mengingat pengalaman Zainudin yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2019-2024.
Fritzs Simandjuntak selaku pengamat Olahraga mengingatkan bahwa SEA Games merupakan ajang multievent yang seluruh prosesnya berada di bawah kewenangan pemerintah. Menurutnya, sebagai mantan Menpora, Zainudin tentu memahami mekanisme tersebut secara detail.
“Mulai dari pendanaan, pengiriman atlet, hingga penetapan jumlah kontingen, semuanya diatur dan dibiayai oleh pemerintah,” ujar Fritzs di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Fritzs menekankan, berbeda dengan single event yang menjadi domain federasi, penyelenggaraan multievent seperti SEA Games memerlukan integrasi kebijakan antar instansi demi memastikan tata kelola olahraga nasional tetap tertib. Karena itu, wajar apabila pemerintah memegang peran utama termasuk dalam prosesi simbolis seperti pelepasan kontingen oleh Presiden.
Pernyataan yang menyebut federasi boleh menentukan target berbeda dari pemerintah dinilai Fritzs justru berpotensi menciptakan kesan adanya perbedaan arah antara PSSI dan Kemenpora. Terlebih lagi, ketidaksinkronan ini muncul ketika pemerintah menetapkan target medali perak, sementara PSSI tetap menginginkan medali emas.
Ia mengingatkan bahwa evaluasi target bukan proses sepihak. Federasi, Kemenpora, dan Tim Evaluasi yang dibentuk pada masa kepemimpinan Zainudin Amali sebagai Menpora berdiri dalam satu meja untuk menganalisis performa cabang olahraga. Tim Evaluasi itu sendiri diteruskan oleh Menpora Erick Thohir sebagai bentuk keberlanjutan tata kelola.
“Peran tim evaluasi dengan mengkaji partisipasi cabor atau atlet di SEA Games sebelumnya, dan juga pencapaian akhir di turnamen-turnamen, akan menjadi pintu bagi Kemenpora untuk memperketat kriteria pengiriman ke ajang multi event. Hanya atlet atau cabor yang dinilai memiliki potensi meraih medali yang akan diberangkatkan untuk memastikan efisiensi dan fokus pada prestasi,” jelasnya lebih lanjut.
Fritzs juga menilai, apabila Tim Evaluasi dinilai tidak relevan, langkah yang bijak adalah membahasnya langsung dengan Menpora, bukan menyampaikan pernyataan yang bisa memunculkan persepsi disharmoni antara federasi dan pemerintah.
“Dalam konteks multievent yang menjadi wajah olahraga nasional di level internasional, harmonisasi antara federasi dan pemerintah bukan hanya perlu tetapi wajib,” pungkasnya.(PR/04)
