Jakarta, Sudutpandang.id – Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BPN) Sarwo Edhy menyatakan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional sebagai strategi untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui keterangan pers, Kamis (29/1/2026), Sarwo Edhy menegaskan, penguatan ketahanan pangan merupakan langkah fundamental untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Ketahanan pangan harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan agar mampu menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat,” ujar Sarwo Edhy.
Menurut Sarwo Edhy, kebijakan ketahanan pangan perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
Setiap daerah memiliki karakteristik sumber daya, pola produksi, dan kebutuhan konsumsi yang berbeda sehingga pendekatan kebijakan tidak dapat diseragamkan.
“Penguatan ketahanan pangan harus memperhatikan potensi sumber daya lokal agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat secara berkelanjutan,” katanya.
Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada beras sebagai satu-satunya sumber karbohidrat.
Sarwo Edhy menyebutkan, Indonesia memiliki sekitar 76 jenis komoditas karbohidrat alternatif yang dapat dikembangkan sebagai pengganti beras.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, BPN melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) industri pangan agar memproduksi pangan alternatif berbasis sumber daya lokal. Sosialisasi pengembangan industri pangan nonberas juga telah dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Makan kenyang tidak harus nasi,” ujar Sarwo Edhy.
Ia menekankan, ketahanan pangan membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan pasokan dan stabilisasi, bukan kebijakan yang bersifat politis.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memperkuat produksi pangan, memperbaiki infrastruktur distribusi, membangun sarana transportasi, serta menyediakan fasilitas penyimpanan untuk memperpanjang daya simpan komoditas pangan.
Program Strategis
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan, BPN telah menjalankan sejumlah program strategis. Sepanjang 2025, BPN melaksanakan stabilisasi harga beras sekitar 900 ton serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung sebanyak 52.000 ton, dengan target 500.000 ton pada 2026.
Selain itu, program Gerakan Pangan Murah telah digelar di 13.200 titik yang tersebar di 38 provinsi untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
BPN juga mencatat, hingga akhir Desember 2025, stok beras nasional mencapai 3,3 juta ton. Sementara itu, jumlah daerah rawan pangan secara bertahap berhasil ditekan dari 83 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota.
Sarwo Edhy menyampaikan, BPN optimistis kolaborasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna menjaga stabilisasi 11 komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, daging ayam, daging sapi atau kerbau, telur, ikan, bawang, dan cabai.
BPN juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat mendorong peningkatan produksi dan distribusi komoditas pertanian, sekaligus memperkuat peran petani dan pelaku usaha pangan di tingkat desa.
“Ketahanan pangan merupakan fondasi utama kemandirian bangsa. Ketersediaan pangan yang aman, tertib, dan stabil menjadi kunci bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sarwo Edhy.
BPN mengusung slogan “Bukan Pangan Namanya Kalau Tidak Aman” sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilisasi pangan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.(08)
