JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PT Pos Indonesia (Persero) sepakat untuk menjalin kerja sama bagi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wakil Sekjen MUI bidang Ekonomi M Azrul Tanjung mengatakan, perlunya sinergi MUI dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Pos Indonesia bagi penguatan UMKM terkait jalur distribusi dan logistik.
“Produk-produk hasil UMKM sering terkendala dalam akses distribusi dan logistik, sedangkan barang yang dihasilkan harus tetap berkualitas dan sampai kepada pengguna dalam keadaan baik,” ujar Azrul saat bersilaturahmi dengan Drektur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi di Jakarta, Kamis (18/11/2021) kemarin.
“Begitu juga dalam kesiapan Hub Industri Halal maupun Kawasan Industri Halal Khusus UMKM, maka peran PT Pos Indonesia sangat siginifikan dalam penguatan UMKM paska pandemi COVID-19,” sambung Wasekjen MUI didampingi Hazuarli Halim (Sekretaris SC Kongres Ekonomi Umat), Andi YH Djuwaeli (Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat), dan Agung DH (Wakil Sekretaris Panitia Kongres).
Ia menyatakan UMKM harus mendapat perlindungan, pendampingan, dan akses, baik akses permodalan maupun akses pasar dalam penguatan ekosistem rantai suplai.
Pada kesempatan itu, Azrul juga mengajak Dirut PT Pos Indonesia untuk dapat memberikan pencerahan mengenai aksi korporasi BUMN dalam penguatan UMKM pada acara Kongres Ekonomi Umat II yang akan dilakasanakan di Jakarta pada 10 – 12 Desember 2021.
“Perlunya bersinergi dengan BUMN, karena perusahaan negara bukan saja berorientasi keuntungan, melainkan juga mempunyai misi dalam penguatan UMKM dan membangun kewirausahaan sosial,” katanya.
Sementara itu, Faizal R Djoemadi menyampaikan bahwa aksi korporasi PT Pos Indonesia untuk penguatan UMKM telah menjadi salah satu domain yang diarahkan oleh negara sebagai pemegang saham mayoritas melalui berbagai kegiatan.
“Kegiatan atau aksi dimaksud adalah, pertama, asset tanah dan bangunan yang tersebar di 4.800 titik milik PT Pos Indonesia menjadi outlet bagi produk-produk UMKM, sementara PT Pos Indonesia membina dan membantu akses pemasarannya,” jelasnya.
Ia menerangkan, salah satu langkah strategisnya adalah dengan mendirikan Pos Bloc sebagai etalase bagi pemasaran dan pembinaan produk-produk UMKM. Kedua, melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan melalui jasa keuangan dan jasa kurir dengan mobile applikasi yang disiapkan oleh PT Pos Indonesia.
“Ketiga, memasyarakatkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yakni standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi menjadi lebih mudah,” terang Faizal.
Selain itu transaksi diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terjaga keamanannya bagi para pelaku usaha mikro seperti pedagang bakso gerobak, pedagang cimol dan warkop keliling.
“Disamping menyiapkan para pelaku usaha untuk mulai membiasakan pembukuan dan melek teknologi/digital terkait keuangan,” ujarnya.(ass)
