DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kanwil Kemenkum Bali menerima audiensi dari Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Harapan Keluarga Antar Negara (DPD HAKAN) Bali. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi layanan kewarganegaraan serta membahas sejumlah isu terkait kewarganegaraan ganda dan mekanisme permohonannya, bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Bali, Rabu (3/12).
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta jajaran Tim Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Bali.
Agenda utama pertemuan adalah perkenalan organisasi HAKAN kepada jajaran Kemenkum Bali. Selain itu, diskusi juga menyoroti dinamika Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dalam memilih kewarganegaraan, serta tantangan administrasi hukum yang sering dihadapi oleh pelaku perkawinan campuran.
Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyambut baik kehadiran jajaran DPD HAKAN Bali. Ia menekankan pentingnya organisasi seperti HAKAN sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat pelaku perkawinan campuran.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dan kehadiran rekan-rekan dari HAKAN. Sinergi ini penting karena permasalahan kewarganegaraan, khususnya pada perkawinan campuran, memiliki dinamika yang kompleks. Kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama demi kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Eem Nurmanah.
Sementara itu, Ketua DPD HAKAN Bali, Melany Dian Risiyantie, menyampaikan dukungan penuh organisasinya terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022. Melany juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah terkait anak berkewarganegaraan ganda untuk ditindaklanjuti bersama.
Menanggapi hal tersebut, Eem Nurmanah menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia memastikan negara memberikan kemudahan dalam proses pemilihan kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran.(One/01)