“Penghargaan ini kita jadikan motivasi dan dorongan kita, serta desa dan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga tercipta wilayah yang kondusif.”
TANGERANG, SUDUTPANDANG.ID – Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa Sadar Hukum dari Kemenkumham pada acara Festival Layanan Hukum dan HAM Banten di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Rabu (7/8/2024).
Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan saat menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa Sadar Hukum dari Menkumham Yasonna H Laoly pada acara Festival Layanan Hukum dan HAM Banten di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Rabu (7/8/2024).(Foto: Kemenkumham Banten)
Penghargaan diserahkan langsung Menkumham Yasonna H Laoly kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar bersama delapan kepala daerah lainnya termasuk Pj Bupati Lebak.
Dalam acara tersebut juga turut dilaksanakan pengukuhan 80 Desa/Kelurahan Sadar Hukum (D/KSH), Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual, Peresmian 51 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dan Pemberian Piagam Penghargaan sebagai tanda peresmian 12 kecamatan dan 51 desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Provinsi Banten.
Pj. Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengatakan, penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dalam membangun daerah sadar hukum di desa/kelurahan yang ada di wilayahnya.
Menurutnya, apresiasi tersebut harus dijadikan motivasi bagi desa/kelurahan di Kabupaten Lebak untuk lebih sadar hukum dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.
“Penghargaan ini kita jadikan motivasi dan dorongan kita, serta desa dan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga tercipta wilayah yang kondusif,” ujar Pj. Bupati.
Sementara itu Menkumham Yasonna saat memberikan sambutannya mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat agar sadar dan taat hukum. Menurutnya tingkat kesadaran hukum menjadi penting bagi sebuah negara yang maju dan akan berdampak pada iklim investasi yang baik pula termasuk di desa-desa.
“Maka program desa sadar hukum itu penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Hal ini sangat erat kaitannya dengan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan dan pembenahan salah satunya dalam sektor investasi yakni kemudahan berusaha sebagai modal dalam menghadapi era masyarakat dan industri 5.0,” papar Yasonna.(01)
