JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Polri berencana memperkuat pendidikan dasar kepolisian dengan memasukkan mata kuliah Perempuan dan Kelompok Rentan ke dalam kurikulum Strata-1 Bintara Polisi Wanita (Polwan) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK).
Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari strategi jangka panjang Polri untuk meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, sekaligus membangun sumber daya manusia kepolisian yang lebih peka terhadap isu kemanusiaan.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penguatan kurikulum pendidikan menjadi fondasi penting dalam transformasi Polri, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan korban perempuan dan anak.
“”Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum di hilir, tetapi juga pada penguatan di hulu melalui pendidikan ujar Trunoyudo dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Menurut Trunoyudo, Polri tidak hanya menitikberatkan penegakan hukum pada tahap akhir penanganan perkara, tetapi juga berupaya membangun pemahaman sejak dini melalui jalur pendidikan. Upaya tersebut dinilai krusial untuk membentuk personel yang profesional sekaligus humanis.
Ia mengakui bahwa di lapangan masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, stigma terhadap korban, hingga keterbatasan pemahaman sebagian aparat terhadap isu gender dan kelompok rentan. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk terus melakukan penguatan kapasitas internal secara berkelanjutan.
Penyempurnaan SOP
Selain melalui pembaruan kurikulum, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui pelatihan teknis, penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), serta kerja sama lintas lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.
Rencana memasukkan mata kuliah Perempuan dan Kelompok Rentan ke dalam kurikulum S-1 Bintara Polwan di STIK-PTIK diharapkan dapat membekali calon Polwan dengan perspektif gender, kepekaan sosial, serta kemampuan penanganan kasus secara lebih sensitif dan profesional sejak awal pendidikan.
Polri berharap, penguatan pendidikan tersebut dapat mendukung terwujudnya sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan korban.
Perlindungan terhadap perempuan dan anak, lanjut Trunoyudo, merupakan isu yang terus mendapat perhatian di tingkat nasional dan internasional karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia serta pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Di Indonesia, perlindungan kelompok rentan menjadi salah satu prioritas kebijakan negara seiring masih tingginya angka kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dalam konteks tersebut, Polri memegang peran strategis sebagai institusi yang bertugas melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta dukungan terhadap berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menjadi landasan penegakan hukum berperspektif hak asasi manusia.(PR/01)
