JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) meminta seluruh insan kick boxing, khususnya pengurus provinsi (Pengprov), tetap tenang menyikapi berbagai informasi yang berkembang di ruang publik menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).
Imbauan ini disampaikan menyusul munculnya opini dan narasi di media massa maupun media sosial yang dinilai menimbulkan kegaduhan serta menyudutkan organisasi.
Ketua Umum Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI), Ngatino, menegaskan bahwa seluruh kebijakan organisasi selalu berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai dinamika yang terjadi merupakan hal wajar dalam organisasi, namun harus tetap mengacu pada mekanisme konstitusional.
“Perlu kami sampaikan bahwa narasi yang berkembang di ruang publik tidak seluruhnya berdasarkan fakta. Sebagian bahkan disampaikan tanpa konfirmasi kepada PP KBI,” ujar Ngatino dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Menurut dia, setiap keputusan strategis dan kebijakan struktural PP KBI diambil melalui mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi. Tidak ada kebijakan yang dibuat atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Semua ada landasannya. Seluruh keputusan strategis diambil melalui mekanisme yang jelas. Kami memahami dalam organisasi selalu ada dinamika. Namun ketika dinamika itu dibawa ke ruang publik tanpa verifikasi dan tidak merujuk pada AD/ART, yang dirugikan bukan hanya pengurus, tetapi juga atlet, pelatih, wasit, dan seluruh ekosistem kick boxing Indonesia,” tegasnya.
PP KBI dalam waktu dekat akan menggelar Munas untuk memilih Ketua Umum dan menetapkan arah kebijakan organisasi empat tahun ke depan. Agenda tersebut disebut sebagai momentum penting dan strategis bagi keberlanjutan pembinaan prestasi.
Ngatino menjelaskan bahwa pembentukan panitia Munas dan panitia penjaringan bakal calon ketua umum telah mendapat mandat resmi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar 1 Desember 2025.
Dalam forum tersebut, peserta Rakernas memberikan amanah kepada PP KBI untuk menjalankan seluruh tahapan sesuai aturan.
“Rakernas sudah mengamanahkan pembentukan dua panitia, yakni panitia Munas dan panitia penjaringan bakal calon ketua umum. Jika amanah itu tidak kami laksanakan, tentu kami yang salah,” ujarnya.
Terkait munculnya forum silaturahmi yang mengatasnamakan pengurus provinsi dan disebut mengambil keputusan tertentu, Ngatino menilai langkah tersebut tidak memiliki legitimasi organisasi apabila tidak melalui mekanisme resmi.
“Silaturahmi tidak dilarang, silakan saja. Tetapi jika mengatasnamakan Pengprov KBI se-Indonesia, seluruh Pengprov seharusnya diundang. Dalam AD/ART sudah jelas, keputusan yang sah diambil melalui Munas, Rakernas, atau rapat pleno. Jika dalam forum silaturahmi ada keputusan, kami anggap itu ilegal karena tidak sesuai mekanisme,” katanya.
Meski demikian, ia mengaku tetap menghargai niat baik pihak-pihak yang menggelar pertemuan tersebut. Namun ia mengingatkan agar setiap langkah tetap berada dalam koridor organisasi demi menjaga stabilitas dan kredibilitas kick boxing nasional.
Menanggapi isu yang berkembang terkait arah dukungan bakal calon ketua umum, termasuk nama Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang disebut-sebut menguat, Ngatino enggan berspekulasi. Ia menegaskan proses penjaringan telah berjalan dan akan dilaporkan secara resmi dalam forum organisasi.
“Tim penjaringan akan melaporkan hasilnya dalam forum. Apakah nanti muncul banyak calon atau tidak, semuanya akan disesuaikan dengan dukungan yang ada dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ngatino yang telah berkecimpung hampir 40 tahun di dunia olahraga menegaskan bahwa fokus utama organisasi adalah menjaga keberlanjutan pembinaan dan prestasi atlet.
Ia mengingatkan agar dinamika internal tidak mengorbankan perjuangan panjang membangun kick boxing dari tingkat dasar.
“Empat tahun lalu tidak banyak yang melirik kick boxing. Sekarang kita sudah bisa tampil di SEA Games dan Asian Games. Ini harus dijaga bersama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan kick boxing Indonesia mendapat perhatian dari federasi internasional, termasuk Confederation of Asian Kickboxing (AKC) dan World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).
Stabilitas organisasi di tingkat nasional dinilai berpengaruh terhadap posisi Indonesia di kancah regional dan global.
Ngatino menyinggung pengalaman pada SEA Games ke-32 Thailand 2025, ketika sempat terjadi persoalan yang nyaris berdampak pada raihan medali atlet Indonesia. Namun persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Menurut dia, pembelajaran tersebut menjadi pengingat bahwa soliditas organisasi sangat penting untuk melindungi kepentingan atlet. Ia memastikan tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum, dan berharap proses regenerasi kepemimpinan berjalan sesuai aturan.
“Saya tidak mencalonkan lagi. Saya hanya ingin semua berjalan sesuai aturan dan kick boxing Indonesia terus berprestasi serta semakin dicintai anak-anak muda,” ucapnya.
PP KBI pun mengimbau seluruh Pengprov dan pemangku kepentingan untuk tetap objektif dan proporsional dalam menyikapi informasi yang berkembang.
Organisasi berharap Munas mendatang dapat berlangsung kondusif, demokratis, dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa kick boxing Indonesia ke level lebih tinggi.
Dengan agenda strategis di depan mata, PP KBI menegaskan komitmennya menjaga tata kelola organisasi tetap transparan dan konstitusional demi masa depan prestasi kick boxing nasional. (AGF/09).
