JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dengan merencanakan penghapusan sistem outsourcing.
Langkah ini akan ditempuh melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai serikat buruh di Indonesia.
Dalam pidatonya memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), Prabowo menyatakan bahwa sistem outsourcing harus segera diakhiri secara bertahap.
“Saya ingin Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mencari solusi terbaik untuk menghapus sistem outsourcing secepat mungkin,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Namun, Prabowo juga menekankan perlunya pendekatan yang realistis dan berimbang agar tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Kita butuh investor. Tanpa mereka, tidak akan ada pabrik dan tidak ada lapangan kerja,” jelasnya.
Menjawab usulan para pimpinan serikat buruh, Prabowo menyatakan akan memfasilitasi pertemuan langsung antara pekerja dan pelaku industri. Ia menyebut akan mengundang 150 pimpinan buruh dan 150 pengusaha untuk berdialog langsung di Istana Bogor.
“Pengusaha tidak boleh hanya mencari keuntungan pribadi. Pekerja juga harus sejahtera. Keseimbangan itu yang akan kita jaga,” tegas Prabowo.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memperkuat program bantuan sosial, subsidi listrik, pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Hingga saat ini, lebih dari Rp500 triliun telah dikucurkan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, Prabowo juga mengingatkan pentingnya penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
“Bantuan harus diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak,” tambahnya.
Dalam peringatan May Day kali ini, hanya tiga konfederasi besar yang mendampingi Prabowo secara langsung, yakni, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).
Sementara itu, serikat buruh lainnya dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, menuntut perubahan sistem ketenagakerjaan dan keadilan ekonomi.(PR/04)