Jakarta, SudutPandang.id – Program Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BSU PTK) Non PNS di Kementerian Agama (Kemenag), kembali membuktikan kepedulian pemerintah di tengah Pandemi Covid-19.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Zain menyebut 84% guru-guru di lingkungan Kemenag adalah honorer.
Menurutnya, para pendidik dan pegawai honorer di lingkungan Kemenag itu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program BSU PTK Non PNS.
“Kami hanya memiliki 126.000 guru yang PNS. Selebihnya berstatus Non PNS. Jadi BSU ini sangat bermanfaat bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag. Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak sekali bagi guru-guru Madrasah, karena Madrasah banyak yang bernaung di bawah yayasan (swasta) hingga per bulan mereka ada yang hanya digaji Rp300.000,” ujar Muhammad Zain, dalam acara dialog produktif, yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (26/11).
Muhammad Zain menjelaskan, penerima manfaat ini nantinya akan didasarkan pada data sistem informasi pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan di Kemenag (SIMPATIKA).
“Syarat yang harus dipenuhi yakni, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan untuk nanti difasilitasi pembukaan rekening bank bagi yang belum memiliki, sehingga mempermudah penyaluran BSU. Syarat lainnya adalah, tidak menerima BSU Tenaga Kerja dan bukan penerima Kartu Prakerja, serta berpenghasilan di bawah Rp5 juta dengan status Non-PNS,” terang Muhammad Zain, dalam dialog bertajuk “Subsidi Upah Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang Agama”.
Para penerima manfaat BSU, lanjutnya, antara lain kepada guru Non PNS RA/Madrasah, guru Non PNS Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, guru Non PNS Katolik, guru Non PNS Buddha, dan guru Non PNS Konghucu.
“Besaran BSU yang akan diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kemenag sebesar Rp1,8 juta untuk satu kali penerimaan. Total penerima bantuan ini mencapai 637.048 orang dari seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai lebih dari Rp1,15 triliun,” ujar Muhammad Zain.
Ia mengatakan, validasi data penerima manfaat ini dilakukan dengan sangat ketat.
“Jadi kita betul-betul melakukan validasi yang tidak sederhana karena melibatkan BPJS. Kami juga melakukan review internal melalui Inspektorat Jenderal Kemenag,” tegasnya.
“Itu semua berlapis, jadi nama-nama penerima manfaat ini nanti tidak akan ada data ganda atau salah sasaran. Secara birokrasi kami juga sudah memanfaatkan kantor wilayah (kanwil) untuk memantau sekolah-sekolah di wilayahnya. Jadi ini berlapis-lapis, semoga dalam pelaksanaannya nanti lancar dan tidak terjadi hal yang dikhawatirkan,” sambung Muhammad Zain.
Rp 1,8 Juta Tanpa Potongan
Selain itu, pihaknya memastikan tak akan ada pemotongan nilai bantuan yang sampai ke setiap penerima manfaat nantinya.
“Kita berharap penerima manfaat akan mendapatkan Rp1,8 juta secara utuh dan tidak dipotong pajak penghasilan karena ini adalah bantuan. Pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap proses penyaluran bantuannya nanti, bahkan KPK juga ikut membantu mengawasi,” tandasnya.
Pihaknya berpesan, kepada para guru dan tenaga kependidikan honorer agar terus optimis dan menjalankan tugas secara professional. Karena yang menentukan masa depan bangsa ini.
“Meski tengah dalam kesulitan hidup, pembelajaran harus tetap berjalan sebagai denyut peradaban kita. Ingat untuk terus mematuhi protokol Kesehatan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman). Semoga BSU ini bermanfaat untuk meningkatkan imunitas guru-guru kita juga,” harapnya.(um/*)
