JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID –Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau kembali diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antar sejumlah lembaga negara dan mitra strategis.
Acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Perumahan, Kawasan dan Permukiman (PKP) ini menjadi momen penting dalam peluncuran program pembangunan 1000 unit rumah subsidi bagi wartawan.
Penandatanganan MoU ini melibatkan Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Deputi Komisioner Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, turut hadir memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama ini.
Program ini menjadi upaya bersama dalam mendekatkan akses perumahan subsidi yang berkualitas kepada kalangan wartawan. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari agenda pembangunan inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa para jurnalis, sebagai bagian penting dalam demokrasi, juga mendapatkan perhatian dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya adalah perumahan,” ujar Maruarar.
Kolaborasi ini mencakup sejumlah aspek strategis, yaitu:
- Pendataan dan Analisis Kebutuhan Perumahan. BPS akan menyediakan basis data akurat terkait kebutuhan hunian di berbagai wilayah, sehingga program ini lebih tepat sasaran.
- Skema Pendanaan dan Pembiayaan Inklusif. BTN dan BP Tapera akan bersinergi untuk menyediakan opsi pembiayaan dengan bunga rendah, tenor panjang, dan proses mudah.
- Kebijakan Pendukung Digitalisasi Program. Kementerian Komunikasi dan Digital akan memastikan lingkungan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi sistem digitalisasi program.
Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, yang didampingi Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan Tundra Meliala, mengapresiasi penuh kerja sama lintas sektor ini. Ia menyebut peran media sangat vital dalam menjaga transparansi dan keberlanjutan program.
“PWI siap mensosialisasikan program ini secara masif ke seluruh daerah, agar tidak hanya wartawan yang memahami manfaatnya, tapi juga publik ikut mengawasi jalannya program ini,” tutur Hendry.
Program perumahan subsidi bagi wartawan ini diproyeksikan sebagai pilot project yang nantinya bisa direplikasi untuk profesi lain yang membutuhkan. Pemerintah berharap sinergi ini bisa menjadi model kemitraan publik-swasta yang mampu menjawab tantangan krisis perumahan di Indonesia.(PR/04)
