DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Operasi Jagratara menjadi bukti komitmen jajaran imigrasi untuk memastikan Warga Negara Asing (WNA) mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
Demikian disampaikan Dirjen Imigrasi Silmy Karim saat membuka rangkaian operasi Pengawasan Keimigrasian Jagratara dengan apel pasukan di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali pada Rabu (2/10/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, Ketua DPRD Bali, Dewa Jack dan Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya.
Sebanyak 125 personel imigrasi yang terdiri dari penyidik PNS imigrasi, petugas patroli, hingga petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Operasi Jagratara sendiri merupakan operasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan secara serentak oleh petugas imigrasi bidang penegakan hukum se-Indonesia.
Silmy Karim menjelaskan, Operasi Jagratara kali ini merupakan penutup di tahun 2024. Tahun ini sudah menjalankan dua kali operasi pengawasan orang asing serentak se-Indonesia
“Operasi Jagratara lahir dari tantangan yang muncul seiring meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan investasi. Pengawasan intensif diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pendatang mematuhi aturan imigrasi yang berlaku di Indonesia, kita ingin pelintas yang berkualitas,” jelas Silmy Karim di sela-sela pembukaan Operasi Jagratara.
Silmy menyebut untuk mempersiapkan operasi Jagratara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian telah memerintahkan kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi stabilitas keamanan dan mitigasi risiko.
Adapun petugas yang menemukan dugaan pelanggaran dapat langsung melakukan penindakan kepada orang asing, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Untuk mendukung pengawasan keimigrasian, pada acara tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi juga menyerahkan secara simbolis 20 unit kendaraan patroli baru (dari total 265 kendaraan patroli) kepada kantor imigrasi di Bali untuk meningkatkan mobilitas tim di lapangan.
Alokasi mobil patroli imigrasi menyesuaikan konsentrasi WNA di setiap wilayah. Dengan penambahan sarana prasarana tersebut respon imigrasi dalam menindak akan lebih cepat, dan jangkauan operasi yang bisa dicapai petugas lebih luas dan merata.
“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia merupakan destinasi yang nyaman bagi wisatawan maupun investor mancanegara yang taat terhadap aturan. Di sisi lain, pengawasan keimigrasian diharapkan menciptakan situasi aman bagi masyarakat Indonesia, khususnya dari kejahatan lintas negara atau orang asing yang mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya.(One/01)
