JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pakar kesehatan dr Andreas Harry Lilisantosa, Sp.S (K) menyatakan bahwa rencana Menteri Kesehatan (Menkes) yang bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia dipertanyakannya secara mendasar apakah dokter-dokter asing itu mau ditempatkan di daerah pedalaman di Indonesia, seperti di Papua ataupun Kalimantan.
“Satu pertanyaan saja, maukah dokter asing itu bertugas ke pedalaman Papua, Kalimantan, atau daerah terpencil lainnya,” katanya di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Karena itu, neurolog yang pernah bertugas dua tahun di desa kecil pedalaman Kalimantan Tengah itu mendukung Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Prof Dr dr Budi Santoso, SpOG FER — yang diberhentikan dari jabatannya oleh Rektor Unair Prof Dr Muhammad Nasih, Rabu (3/7/2024) — yang menolak usulan Menkes Budi Gunadi Sadikin itu.
Andreas Harry, yang kini sedang studi Program Doktor (S3) dalam ilmu hukum kesehatan itu menegaskan bahwa yang mesti dilakukan adalah membenahi dulu dengan baik sistem kesehatan di Indonesia.
“Di Indonesia orientasinya semestinya dioptimalkan pada tingkat puskesmas,” kata anggota World Neurology Association, International Society to Advance Alzheimer’s Treatment (ISTAART) itu.
Ketimbang merencanakan mengimor dokter asing ke Tanah Air, kata dia, idealnya membuat program yang memudahkan dokter Indonesia yang mengambil pendidikan di luar negeri dengan kualitas A untuk boleh masuk ke Indonesia.
“Jadi, bukan dokter asing boleh masuk sesukanya,” katanya seraya menambahkan bahwa bisa jadi nanti dokter asing berkualitas rendah yang tidak diterima di negaranya, lalu lari ke Indonesia yang masih lemah sistem kesehatan dan sistem hukumnya.
Ia menyatakan bahwa Menkes saat ini dikena jago dalam bidang ekonomi dan juga jago mengurus dana vaksin, khususnya saat pandemi COVID-19 lalu.
“Seharusnya juga jago memperbaiki sistem kesehatan Indonesia, khususnya dengan orientasi ke puskesmas itu, yang menjadi ujung tombak kesehatan masyarakat hingga di daerah pedalam yang terpencil,” katanya.
Karena itu, kata dia, meski ada narasi dari Kemenkes bahwa pemberhentian Dekan FK Unair tidak berhubungan dengan rencana Menkes terkait dokter asing, seharusnya juga tidak dilakukan pendekatan yang terkesan otoriter dan diktator.
Dekan FK Unair Prof Budi Santoso pada Kamis (27/6/2024) di Surabaya kala itu merespons Menkes Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal akan mendatangkan dokter asing ke Tanah Air.
Ia merespons bahwa secara pribadi dan institusi, FK Unair tidak setuju, karena yakin 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan kualitasnya dia yakini tidak kalah dengan dokter-dokter asing.
Sebelumnya, pada Rabu (3/7) Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril, Sp.P, MPH merilis pernyataan merespons pemberhentian Dekan FK Unair Prof Dr dr Budi Santoso, SpOG FER dari jabatannya per Rabu (3/7/2024).
Hal itu kemudian viral karena ada yang mengaitkan pemberhentian itu dengan kebijakan Kemenkes.
Dalam siaran pers pada Kamis (4/7), Syahril menyatakan Kemenkes tidak membawahi Unair, dan tidak memiliki wewenang mengatur Unair.
Informasi yang mengatakan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengontak Rektor Unair Prof Muhammad Nasih untuk meminta memberhentikan Dekan FK, katanya, merupakan fitnah dan hoax, termasuk informasi yang beredar seolah Kemenkes akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing (WNA) adalah juga hoax.
Ia menjelaskan dokter WNA yang dihadirkan oleh Kemenkes dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari Arab Saudi yang bertugas di RS Adam Malik, Medan, Sumatra Utara, untuk melakukan operasi jantung kompleks untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumut secara gratis.
Sedangkan Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair, Martha Kurnia Kusumawardani membenarkan kabar pemberhentian Prof Bus — panggilan karib FK Unair Prof Dr dr Budi Santoso, SpOG itu.
“Selamat malam rekan-rekan media. Terkait beredarnya pemberitaan tentang pemberhentian Dekan FK Unair di beberapa media sosial, dengan ini kami humas Universitas Airlangga menyatakan bahwa pemberitaan tersebut benar adanya,” katanya.
Alasan atau pertimbangan pimpinan Unair terkait pemberhentian ini adalah merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair, kata Martha Kurnia Kusumawardani. (02/berbagai sumber)
