“Dengan pembangunan jogging track tiada lagi lahan hijau penampung air, sehingga tindakan tersebut justru sangat berpotensi selalu banjir di Komplek IKIP saat hujan lebat, seperti yang terjadi selama ini.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pembangunan jogging track atau lintasan lari di lapangan RT 03 RW 14 Komplek IKIP Duren Sawit, Jakarta Timur, menuai protes dari warga setempat. Mereka menanyakan urgensi dan alasan mendasar pembangunan jogging track di lapangan sepak bola yang selama ini sering digunakan untuk kegiatan olahraga warga.
“Seharusnya memprioritaskan penanganan penanggulangan banjir lebih dulu bukan jogging track, karena di sekitar Komplek IKIP kerap banjir setiap kali hujan lebat,” ungkap Abas Dastramita, mantan Ketua RT 03 RW 14 Komplek IKIP Duren Sawit, dalam keterangannya, Rabu (28/7/2022) malam.
“Lapangan bola di RT 03 RW 14 Komplek IKIP Duren Sawit, Jakarta Timur yang selama ini sering dipakai oleh warga sekitar untuk berbagai kegiatan olahraga anak sekolahan, senam ibu-ibu, footsal, main layangan dan lain-lain, tiba-tiba diuruk dengan alat berat dari KSDA Jaktim. Selama ini lapangan bola tersebut berfungsi sebagai penampungan air sebelum membanjiri komplek IKIP setiap kali hujan lebat,” lanjut Abas.
Ia mengatakan, bersama warga lainnya telah melayangkan surat keberatan atas pembangunan jogging track pada tanggal 10 Juni 2022 lalu. Kemudian meminta Lurah Duren Sawit Santi Nur Rifiandini memfasilitasi warga dengan para pihak terkait untuk mengetahui alasan pembuatan jogging track.
“Kami tidak setuju pembuatan jogging track, tetapi tetap dipaksakan pembangunannya oleh Ketua RW 14 sebagai penanggung jawab pembangunan jogging track tersebut. Hanya 3 orang yang setuju dan berkepentingan dengan jogging track dari total 75 warga,” sebut Abas.
Dirinya mengungkapkan, pada 24 Juni 2022 pukul 10.00 pagi bertempat di Balai Warga RW 14 berlangsung pertemuan untuk membahas pembangunan jogging track. Hadir Lurah, Camat Duren Sawit, Sekretaris Kota Jakarta Timur, pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Hadir juga dua anggota DPRD DKI Thopaz Nuhgraha Syamsul dari Fraksi Partai Gerindra dan Abdurrahman Suhaimi Fraksi PKS serta warga setempat.
“Dalam pertemuan tersebut diputuskan agar KSDA memprioritaskan penanganan penanggulangan banjir terlebih dulu, karena di sekitar Komplek IKIP berpotensi banjir setiap kali hujan lebat, yaitu dengan cara menjebol pipa PDAM di saluran selokan yang terletak di bawah Jalan Raya Radin Intan,” terang Abas.
Setelah selesai, lanjutnya, kemudian dilakukan pembahasan pemanfaatan lapangan sepak bola tersebut lebih lanjut untuk keperluan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
“Konon kabarnya anggaran penanggulangan banjir sudah tersedia miliaran rupiah, tapi penanggulangan banjir masih belum dimulai, sedangkan proyek pembangunan jogging track justru lebih didahukann yang disinyalir dananya juga berasal dari sumber dana yang sama,” beber Abas.
Ia mengatakan, khusus untuk lahan RPTRA, A. Suhaimi anggota DPRD dari Fraksi PKS menyarankan agar menghindari penggunaan dana dari APBD pada lahan legalitasnya tidak pasti. Menurut legislator dapil Jakarta 5 (Jatinegara, Durensawit, dan Kramat Jati) ini, supaya tidak berpotensi bermasalah di kemudian hari. Pasalnya, keberadaan lapangan sepak bola Komplek IKIP tersebut selama ini dianggap sebagai fasilitas umum atau fasum oleh warga sekitar. Mereka merasa ikut berkontribusi saat membeli kavling di Komplek IKIP, meski pengembang dari IKIP Jakarta sejak pembebasan lahan pada tahun 1980-an belum menyerahkannya kepada Pemda DKI Jakarta.
“Namun anehnya pasca pertemuan, proyek pembangunan jogging track masih saja tetap berjalan tanpa persetujuan warga. Terkesan dipaksakan pelaksanaannya oleh panitia yang menurut kami tidak jelas legal standing-nya. Panitia yang mengaku-ngaku dari kelompok orang IKIP merasa di-backup oleh Camat Duren Sawit,” ungkapnya.
Pembangunan Tetap Berlanjut
Abas mengaku heran pembangunan tetap berlanjut tanpa penjelasan yang detail. Ia menduga karena merasa didukung oleh anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra Thopaz Nuhgraha Syamsul.
“Dengan pembangunan jogging track tiada lagi lahan hijau penampung air, sehingga tindakan tersebut justru sangat berpotensi selalu banjir di Komplek IKIP saat hujan lebat, seperti yang terjadi selama ini,” ujarnya.
Abas juga mengaku pernah memposting pada Grup WhatsApp warga RT 03 untuk engingatkan agar pelaksanaan proyek yang tidak ada proposal dan tidak ada Amdal tersebut agar ditinjau ulang. Pihaknya menilai terlalu memaksakan kehendak. Ia juga mengingatkan berpotensi melanggar pasal 2 ayat (1) UU Tipikor No. 31 Tahun 1999.
Ukies M. Urip, sesepuh yang juga mantan Dosen IKIP Jakarta sempat menanyakan soal keberadaan lahan tersebut kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang dulunya bernama IKIP Jakarta. Rektor UNJ yang pernah menjadi mahasiswa nya itu menjawab bahwa UNJ tidak ada hubungannya sama sekali dengan lahan kavling di Komplek IKIP Duren Sawit.
“Sebagian masyarakat menduga adanya persaingan saling merebut konstituen antara dua wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta yang saling berbeda pandangan tentang penggunaan lahan fasum untuk RPTRA sebagaimana mestinya,” ungkap Abas.
Hingga berita ini diturunkan baik Camat Duren Sawit Musa Syafrudin, anggota DPRD Thopaz Nuhgraha Syamsul hingga Ketua RW 14 Iwan Ruswan belum dapat dikonfirmasi.(tim)
