Delapan Kepala Suku di Papua Tengah Dukung Isaias Douw

Delapan Kepala Suku di Papua Tengah Dukung Isaias Douw
Para Kepala Suku di Provinsi Papua Tengah akhir pekan lalu mendatangi KPU setempat dan meminta Penyelenggara Pemilu itu untuk meloloskan mantan Bupati Nabire dua periode Isaias Douw sebagai calon Gubernur Papua Tengah (Foto: Dok. ID)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Eks Bupati Nabire dua periode (2010-2015 dan 2016-2021) Isaias Douw membenarkan bahwa sebanyak delapan kepala suku di Papua Tengah meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat dan KPU-RI membuka ruang bagi dirinya untuk maju sebagai calon gubernur dalam gelaran Pilkada Serentak 2024.

“Betul itu. Para kepala suku adat menyatakan sikap mendukung saya sebagai calon Gubernur Papua Tengah. Wujud dukungan itu tertuang dalam pernyataan dukungan yang ditandatangani delapan kepala suku adat yang berdomisili di wilayah Papua Tengah,” katanya ketika diminta konfirmasi per telpon dari Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Kemenkumham Bali

Sebelumnya media di Papua Tengah menyiarkan bahwa sebanyak delapan kepala suku adat di Papua Tengah mendatangi KUPD setempat untuk menyampaikan dukungan kepada Isaias Douw dan Yustus Wonda supaya bisa maju sebagai Calon Gubenur dan Wakil Gubenur Papua Tengah.

Para kepala suku adat itu adalah Yakonias Adi, Kepala Suku Wilayah Adat Nabire, Germanus Goo, Kepala Suku Wilayah Adat Dogiyai; Frans Mote, Kepala Suku Wilayah Adat Deiyai dan Demianus Muyapa, Kepala Suku Wilayah Adat Paniai.

Kemudian Rupinus Sondegau, Kepala Suku Wilayah Adat Intan Jaya, Kosinus Wonda, Kepala Suku Wilayah Adat Puncak, Yemiles Wonda, Kepala Suku Wilayah Adat Puncak Jaya dan Yan Beanal, Kepala Suku Wilayah Adat Kabupaten Mimika.

BACA JUGA  SMSI dan KPU Jaktim Sepakat Sinergi Lawan Informasi Hoaks

Kepala Suku Besar Wilayah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkianus Keiya mengatakan, dirinya sangat setuju dengan dukungan para kepala suku itu karena Isaias Douw merupakan inovator pembangunan di Papua Tengah sehingga layak menjadi pemimpin di salah satu provinsi di Papua itu.

Kendati pendaftaran resmi telah ditutup, para kepala suku mendesak KPUD Papua Tengah dan KPU RI supaya memberikan ruang kepada Isaias Douw dan Yustus Wonda untuk mendaftarkan diri ke KPU Papua Tengah sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur.

Melkianus menilai, delapan kepala suku yang memberikan dukungan kepada Isaias Douw memiliki dasar hukum jelas, yakni bahwa 10 persen hasil perhitungan suara dalam sistem noken di Papua Tengah adalah milik para kepala suku, sementara UUD 1945 pasal 18b menyebutkan bahwa suara sistem noken itu dialihkan kepada para kepala suku.

Ia juga menegaskan bahwa tujuan desakan para kepala suku bukan menggugat para paslon lain yang telah mendaftar, namun meminta kepada KPUD Papua Tengah dan KPU-RI supaya membuka ruang agar Isaias Douw dan Yustus Wonda bisa mendaftar sebagai cagub.

BACA JUGA  Sikapi Kasus Suap Komisioner KPU, PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum

Dukungan Parpol

Sementara itu pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa Isaias Douw dalam beberapa kesempatan menyatakan kesiapannya untuk maju pada Pilgub Papua Tengah pada November 2024 mendatang.

Disebutkan juga bahwa sebelumnya ia dan pasangannya, Yustus Wonda telah mendapatkan dukungan dari beberapa parpol untuk maju sebagai paslon Gubernur Papua Tengah, namun dukungan itu ternyata dialihkan oleh parpol-parpol itu ke paslon lainnya.

Isaias sendiri saat menjadi Bupati Nabire mendapat amanah sebagai Ketua Asosiasi Bupati se-Papua Tengah yang dalam tugasnya gencar memperjuangkan terbentuknya pemekaran Provinsi Papua Tengah. Saat ini di provinsi itu terdapat delapan kabupaten, yakni Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

Alumnus S1 FISIP Universitas Cendrawasih Jayapura dan Magister Manajemen Universitas Jayabaya Jakarta itu juga dikenal sebagai tokoh pemersatu masyarakat Nusantara dengan warga pribumi serta warga gunung dan pesisir Papua.

Selama menjabat sebagai Bupati Nabire selama dua periode, Isaias mendapatkan banyak penghargaan, baik penghargaan pada level provinsi maupun nasional, antara lain Penghargaan Adat “Aturure” dari masyarakat pesisir dan Kepulauan Nabire pada 2014.

BACA JUGA  Sinyal Duet Prabowo-Puan dari Hambalang

Peraih gelar Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Negeri Manado itu juga mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua atas keberhasilannya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016.

Selain itu ia menerima penghargaan dari Menkeu atas keberhasilannya memperoleh predikat WTP dari BPK Provinsi Papua,secara berturut-turut pada 2017, 2018, dan 2019, selain juga mendapatkan “Innovative Government Award” dari Kemendagri pada 2019.

Penghargaan lain yang diterimanya adalah “Indonesia Awards 2017” dari iNews TV, MNC Group Jakarta, sekaligus mendapatkan kesempatan mengikuti acara dialog di stasiun televisi swasta itu selama 30 menit atas prestasi dan inspirasi kepemimpinannya dalam memajukan bangsa untuk kategori Pembukaan Isolasi Daerah.(01)