“Ketegasan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan menjadi kunci penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.”
Oleh Advokat Rene Putra Tantrajaya, SH., LLM. CIM |Advokat & Mediator
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki bulan ke-10 sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun, belum genap satu tahun, publik sudah dikejutkan oleh penangkapan salah satu pejabat tinggi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang dikenal sebagai Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025.
Noel diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait proses penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan mewah, uang tunai dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat.
Presiden Prabowo selama ini dikenal lantang menyuarakan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih, tegas, dan berwibawa. Dalam berbagai kesempatan, beliau menegaskan akan bertindak keras terhadap segala bentuk kejahatan, khususnya yang menghambat perekonomian negara dan merugikan keuangan publik.
Kini, janji tersebut ditagih oleh rakyat. Presiden dituntut membuktikan komitmennya, terlebih dengan adanya peristiwa OTT terhadap pejabat setingkat wakil menteri. Sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pembantunya, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga di bawah pemerintahannya.
Langkah seleksi ulang atau reshuffle kabinet sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pejabat yang duduk di kursi pemerintahan memiliki integritas, kapabilitas, dan dedikasi tinggi. Sudah terlalu lama rakyat Indonesia menanggung akibat dari korupsi struktural yang dilakukan oleh oknum-oknum yang seharusnya mengabdi untuk negara.
Sejak era kemerdekaan hingga saat ini, telah berganti tujuh presiden. Namun, kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat Indonesia secara umum masih tergolong rendah. Banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan, sementara para koruptor justru hidup mewah dengan menyelewengkan uang negara.
Kasus Noel harus menjadi alarm serius bagi Presiden Prabowo untuk tidak terjebak dalam praktik “balas jasa politik” dalam penyusunan kabinet. Kabinet harus diisi oleh sosok-sosok yang benar-benar layak, bukan sekadar titipan atau hasil kompromi politik.
Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam memiliki potensi besar untuk bangkit dan mandiri. Namun, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat hanya akan tercapai bila para pejabat negara bekerja dengan sungguh-sungguh dan bersih. Mereka yang tidak mampu bekerja atau justru menyalahgunakan anggaran, wajib dievaluasi, dicopot, bahkan diproses hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Presiden Prabowo harus tetap konsisten menjadikan hukum sebagai panglima, sebagaimana yang sering beliau sampaikan. Ketegasan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan menjadi kunci penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga di usia kemerdekaan yang ke-80 ini, bangsa Indonesia benar-benar merasakan arti kemerdekaan, bebas dari kemiskinan, ketakutan dan ketidakadilan termasuk merdeka dari jerat korupsi.
*Penulis adalah Advokat dan Mediator