BANDUNG, SUDUTPANDANG.ID – Majelis Musyawarah Sunda (MMS) merilis Manifesto MMS dalam Musyawarah Tahunan II di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025). Dokumen itu dipaparkan sebagai peta jalan strategis untuk memulihkan martabat dan memperkuat masa depan Tatar Sunda dalam konteks peradaban Indonesia modern.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menekankan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat Sunda tidak dapat lagi dipandang sebagai isu terpisah. Menurutnya, berbagai persoalan itu saling terkait dan membentuk masalah struktural yang memerlukan kepemimpinan kolektif serta keputusan strategis yang berani.
“Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan, tetapi masalah sistemik yang rumit dan harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif,” ujar Dindin.
Dindin menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi Sunda Raya meliputi ketimpangan fiskal terkait pengelolaan kekayaan alam, tata ruang yang dieksploitasi tanpa pengembalian adil kepada masyarakat, kebudayaan yang terpinggirkan, ketertinggalan pendidikan, kerentanan ekonomi rakyat, hingga kepemimpinan kolektif yang masih dalam tahap konsolidasi.
Dalam acara tersebut, Manifesto MMS diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Penyerahan dilakukan di hadapan sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiagus, Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief, serta para pinisepuh MMS seperti Burhanuddin Abdullah, Nu’man Abdul Hakim, dan Laksamana (Purn) Ade Supandi. Sejumlah tokoh Sunda dan ratusan peserta Musyawarah II dari berbagai elemen masyarakat juga hadir.
Ketua Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menjelaskan bahwa penyusunan Manifesto diawali serangkaian Sawala Maya I dan II, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah di Universitas Padjadjaran pada 15 November. Proses penyusunan mencakup pembuatan policy brief, notulensi rapat pinisepuh, serta rekomendasi komisi-komisi terkait sebagai dasar perumusan arah perjuangan jangka panjang.
Manifesto MMS merangkum empat agenda strategis Peradaban Sunda Raya menuju 2045, yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Pertama, penguatan jati diri dan pemajuan kebudayaan Sunda, termasuk revolusi pendidikan karakter dan kebijakan afirmatif kebahasaan. Kedua, penataan ulang relasi pusat–daerah melalui reforma keadilan fiskal dan integrasi Sunda Raya. Ketiga, agenda pembangunan dan kesejahteraan yang menitikberatkan audit proyek strategis nasional, reforma agraria, dan pembangunan berbasis data presisi. Keempat, pembentukan sistem kepemimpinan Sunda melalui pendirian Sunda Leadership Institute serta konsolidasi representasi politik Sunda.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya kembali pada falsafah hidup masyarakat Sunda yang menghormati alam, terutama sungai dan gunung.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu menyebut penataan pemukiman di bantaran sungai sebagai upaya memulihkan keseimbangan lingkungan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengingatkan masyarakat Sunda untuk tidak terpaku pada romantisme masa lalu, melainkan menatap masa depan dengan kerja sama dan semangat silih asah, silih asih, silih asuh.
Pada penutupan acara, Dindin kembali menegaskan urgensi kebangkitan Sunda Raya.
“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan agar tanah ini kembali berdiri bermartabat, dengan keadilan fiskal, budaya yang luhur, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” ujar Tenaga Ahli Kejaksaan Agung (Kejagung) itu.
Musyawarah Tahunan II MMS tahun ini menjadi momentum konsolidasi gerakan sekaligus penegasan tekad untuk memperjuangkan posisi Sunda Raya dalam peta peradaban nasional.(01)
