JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Paguyuban Konsumen Plastik dan Benang Nusantara meminta pemerintah mengkaji kembali rencana kebijakan tambahan tarif yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga bahan baku plastik dan benang. Menurut mereka, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan industri hilir, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
Koordinator Paguyuban Konsumen Plastik dan Benang Nusantara, Iqbal, menegaskan bahwa kebutuhan utama pelaku industri saat ini adalah ketersediaan bahan baku dengan harga yang terjangkau dan stabil agar aktivitas produksi tetap berjalan.
“Kami ini pengguna bahan baku. Kalau harga benang dan plastik naik, yang langsung kena ya kami. Biaya produksi naik, harga jual ikut tertekan, sementara belum tentu pembeli mau menerima kenaikan harga,” ujar Iqbal dalam keteranganya, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, anggota paguyuban terdiri dari berbagai sektor industri hilir, mulai dari perusahaan kecil dan menengah, konveksi, industri pengolahan plastik, hingga berbagai usaha yang sangat bergantung pada pasokan bahan baku.
Menurutnya, kebijakan yang hanya berfokus melindungi produsen bahan baku berpotensi memberikan tekanan besar kepada sektor hilir yang justru menyerap banyak tenaga kerja.
“Jangan sampai kebijakan yang niatnya mau menolong satu kelompok industri malah membuat banyak usaha di bawahnya kesulitan. Kami cuma minta pemerintah melihat keadaan di lapangan secara utuh,” katanya.
Iqbal menilai kenaikan harga bahan baku akan meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Bagi perusahaan besar, kondisi tersebut mungkin masih dapat diantisipasi. Namun bagi UMKM dan industri kecil, kenaikan harga dapat langsung memengaruhi arus kas hingga menghambat proses produksi.
“Kalau bahan baku mahal, pilihan pengusaha makin sempit. Produksi dikurangi, pesanan bisa lepas, dan kalau terus begitu akhirnya pekerja juga yang kena. Yang kami takutkan itu PHK,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, sektor industri hilir saat ini membutuhkan kepastian harga agar tetap mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun ekspor. Karena itu, pemerintah diharapkan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap seluruh rantai industri, bukan hanya produsen bahan baku.
Meski menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan harga bahan baku, Paguyuban menegaskan tetap mendukung penggunaan produk dalam negeri. Namun, menurut mereka, produk lokal harus mampu bersaing dari sisi kualitas, harga, serta ketersediaan pasokan.
“Kami bukan menolak produk dalam negeri. Kalau barang dalam negeri kualitasnya bagus, pasokannya ada, dan harganya masuk, tentu kami beli. Kami juga ingin industri dalam negeri maju,” katanya.
Iqbal juga mengingatkan bahwa jutaan pelaku usaha di sektor hilir, mulai dari pabrik, industri kecil menengah (IKM), UMKM, hingga konveksi, akan ikut terdampak apabila harga bahan baku meningkat.
“Yang memakai benang dan plastik ini banyak sekali. Ada pabrik, IKM, UMKM, konveksi, sampai usaha kecil. Kalau harga bahan baku naik, dampaknya bisa ke mana-mana,” ujar Iqbal.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, pelaku usaha juga harus menghadapi kenaikan biaya listrik, logistik, upah tenaga kerja, serta persaingan pasar yang semakin ketat.
“Jangan tambah beban lagi. Yang kami butuhkan sekarang justru bahan baku yang murah dan stabil supaya usaha tetap hidup,” tegasnya.
Paguyuban menilai solusi terbaik adalah mempertemukan produsen bahan baku dengan pengguna agar tercipta skema harga dan pola distribusi yang saling menguntungkan sehingga seluruh rantai industri dapat tumbuh bersama.
“Kami siap beli dari dalam negeri. Tapi jangan dipaksa kalau harganya jauh lebih mahal. Kami juga harus hitung supaya usaha masih untung dan pekerja tetap bisa digaji,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, keberlangsungan industri hulu dan hilir harus berjalan beriringan.
“Kalau hulunya sehat, hilirnya juga harus sehat. Jangan hulunya ditolong tapi hilirnya malah sesak,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Paguyuban berharap pemerintah mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi harga bahan baku demi menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan.
“Bagi kami persoalannya sederhana. Jangan sampai harga bahan baku naik, usaha terganggu, lalu pekerja kehilangan pekerjaan. Kami ingin pabrik tetap jalan, pesanan tetap ada, dan orang tetap bisa bekerja,” tutup Iqbal.(04)
