SIDOARJO – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Besarnya biaya kegiatan Outdoor Learning (ODL) yang dibebankan kepada wali murid menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pembelajaran di luar kelas yang seharusnya memberikan pengalaman edukatif bagi peserta didik tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut besaran biaya dan transparansi penggunaannya.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan (APIK) di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan itu, APIK menyoroti tarif ODL yang mencapai Rp900 ribu hingga lebih dari Rp1 juta per siswa. Besaran tersebut dinilai cukup memberatkan sebagian wali murid. Selain itu, mekanisme penentuan biaya juga menjadi sorotan karena dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka. blm
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch. Dhamroni Chudlori, mendorong agar pelaksanaan ODL ke depan lebih mengutamakan destinasi wisata edukasi dan potensi lokal di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, pembelajaran di luar kelas tidak harus dilakukan dengan mengunjungi daerah lain. Sidoarjo memiliki sejumlah potensi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
“Harapan kami, kegiatan ODL ini cukup dilaksanakan di Sidoarjo saja. Selain memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk mengenal daerahnya sendiri, potensi UMKM dan destinasi lokal juga bisa ikut berkembang,” ujar Dhamroni.
Ia menegaskan, penentuan biaya kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi wali murid. Penggunaan anggaran juga harus disesuaikan dengan fasilitas dan manfaat yang diterima peserta didik.
Komisi D turut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk melakukan pemetaan serta pembenahan sarana dan prasarana destinasi wisata edukasi lokal.
Dengan demikian, destinasi di Sidoarjo diharapkan mampu menjadi alternatif kegiatan pembelajaran yang terjangkau, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM setempat.
Sementara itu, Sekretaris Dispendikbud Sidoarjo, Netti Lastiningsih, menjelaskan bahwa ODL merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual yang bertujuan memberikan pengalaman dan wawasan secara langsung kepada peserta didik.
Meski demikian, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah, termasuk memetakan destinasi lokal bersama Disporapar serta melibatkan pelaku UMKM sebagai mitra edukasi bagi sekolah.
Mengenai pembiayaan, Netti mengingatkan agar setiap sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara cermat dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau BOS.
“Sekolah harus memilah kegiatan yang sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan penggunaan dana BOS, sehingga seluruh pembiayaan tidak dibebankan kepada orang tua siswa,” tegas Netti.
Lebih lanjut, Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dispendikbud Sidoarjo, Lilik Sulistyowati, mengungkapkan bahwa kegiatan ODL untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini ditunda sebagai tindak lanjut arahan Kepala Dinas Pendidikan serta kebijakan Bupati Sidoarjo terkait efisiensi anggaran.
“Untuk jenjang SMP sesuai instruksi Kadis dipending dulu mengingat efisiensi dan kebijakan yang disampaikan Bupati. Tidak ada yang ODL ke luar kota,” terang Lilik.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi momentum pembenahan pelaksanaan ODL di Kabupaten Sidoarjo. DPRD dan pemerintah daerah menginginkan kegiatan pembelajaran di luar kelas tetap berjalan dengan mengedepankan nilai edukasi, keterjangkauan biaya, transparansi, serta pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik.
Dengan mengoptimalkan destinasi lokal, kegiatan ODL juga diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman belajar bagi siswa, tetapi turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.(ACZ)
