PROBOLINGGO-JATIM|SUDUTPANDANG.ID – Kodim 0820/Probolinggo melalui Koramil 0820-26/Tegalsiwalan bersama unsur forum koordinasi tingkat kecamatan menghadiri musyawarah desa di Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (12/11/2026).
Musyawarah tersebut membahas penyusunan dan penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.
Anggota Koramil 0820-26/Tegalsiwalan, Serma M. Choiron, mengatakan, kehadiran TNI dalam kegiatan tersebut untuk memantau sekaligus mengawal jalannya musyawarah agar proses penyusunan dan penetapan perubahan APBDes berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan kelompok atau individu tertentu.
“Dengan harapan apa yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan atau individu,” kata Serma M. Choiron.
Ia menambahkan, musyawarah desa menjadi sarana untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menyusun perencanaan program pembangunan desa.
Melalui forum tersebut, berbagai permasalahan diharapkan dapat diselesaikan secara bersama sehingga program yang direncanakan dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Choiron menegaskan, TNI selama ini menjadikan pemerintah desa sebagai mitra dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami sebagai aparat TNI yang selama ini menjadikan pemerintah desa sebagai mitra, selalu siap membantu dan mendukung program yang telah direncanakan, dengan harapan dapat memajukan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum antara pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membahas serta menyepakati berbagai hal strategis.
Pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan hak serta kewajiban masyarakat.
Choiron berharap, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat menghasilkan keputusan yang mencerminkan kebutuhan warga.
“Melalui partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa kami berharap agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan pelaksanaan perubahan APBDes 2026 dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa,” pungkasnya.(ACZ)
