JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres). Dalam diskusi FWK, Kamis (12/11/2026) sore, HMU Kurniadi menyebut dua nama berinisial S yang menurut informasi yang diterimanya akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wapres pengganti Gibran.
Koordinator Nasional FWK Raja Pane mengatakan, pengunduran diri secara sukarela merupakan keputusan yang dinilainya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Meski bukan keputusan yang mudah, Mas Gibran telah menunjukkan sikap patriotik dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Raja Pane saat membuka diskusi secara daring.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 Hendry Ch Bangun mengatakan, FWK mengapresiasi proses pengunduran diri Gibran yang menurutnya tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Sementara itu, Koordinator FWK Yogyakarta Sihono mengingatkan pentingnya rekam jejak cawapres yang nantinya diusulkan Presiden. Menurutnya, calon tersebut harus memiliki rekam jejak yang jelas dan mampu bekerja sama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, HMU Kurniadi mengungkapkan informasi mengenai dua nama berinisial S yang disebut akan diusulkan Presiden kepada MPR.
“Informasi yang kami terima, ada dua nama dengan inisial S yang akan diusulkan Presiden kepada MPR. Mungkin tidak perlu menunggu tahun baru, Indonesia sudah punya wakil presiden baru,” ujar Kurniadi.
Meski demikian, Kurniadi menegaskan bahwa penentuan cawapres merupakan hak dan kewenangan konstitusional Presiden.
Mengacu Konstitusi
Terkait pengunduran diri Gibran, Kurniadi menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang MPR.
Karena itu, menurut Kurniadi, apabila pengunduran diri wakil presiden telah dinyatakan secara resmi dan menyebabkan kekosongan jabatan, proses pengisiannya harus mengikuti mekanisme konstitusi.
“FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun, siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting bagi rakyat adalah Presiden setelah drama Istana segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak,” kata Kurniadi.
FWK Ingatkan Penuntasan Kasus Penyadapan
Selain membahas perkembangan politik nasional, diskusi FWK menyoroti penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal.
HMU Kurniadi meminta agar perhatian masyarakat terhadap dinamika politik di Istana tidak mengesampingkan pengusutan perkara tersebut.
“Ketika publik asyik menyoroti mengenai mundurnya Wapres Gibran, ada hal yang lebih mendesak untuk dikawal rakyat. Hal itu adalah kasus penyadapan yang seperti jalan di tempat,” ujarnya.
Ia merujuk pada paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang mengungkap adanya empat anggota kepolisian berpangkat bintang yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara tersebut.
Namun, Kurniadi mempertanyakan informasi mengenai daftar sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan.
Ia juga meminta penjelasan mengenai materi penyadapan serta pihak yang memberikan perintah.
“Kapolri mengungkap ada empat polisi berpangkat bintang yang ditahan dan dijadikan tersangka. Namun, tidak dijelaskan mengenai simpang siurnya daftar 6.000-an orang yang disadap. Apa saja materi penyadapan dan meski Kapolri telah menyebut end-user adalah Kapolri, masih gelap siapa pemberi perintah?” kata Kurniadi.
Menurut dia, penyidikan perlu mengungkap mekanisme penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, serta tujuan pengumpulan informasi.
Ia menilai pengusutan perkara tersebut tidak seharusnya berhenti pada penetapan tersangka dari kalangan kepolisian.
Kurniadi juga mengingatkan bahwa penyadapan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Ia merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
“Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat,” ujarnya.
Ia meminta Presiden Prabowo memastikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut diusut sampai tuntas dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Diskusi tersebut diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi (Pemred) dan pengurus FWK dari berbagai daerah. Mereka antara lain Pemres Koin24.co.id Berman Nainggolan, Pemred Mitrapol sekaligus Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat Dadang Rachmat, wartawan senior Juni Soehardjo, Pemred Sudut Pandang Umi Sjarifah dan Pemred Suara Merdeka Jakarta Budi Nugraha.
Kemudian Pemred Edisi Ilham Dhramawan, Koordinator FWK DKI Rendy Herdiana, Koordinator FWK Yogyakarta Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Iran Syafara, Koordinator FWK Jawa Barat Tatang Suherman dan wartawan senior lainnya.(Red)
