DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Tim Kuasa Hukum terdakwa berinisial RU meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan perkara dugaan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Permintaan tersebut disampaikan dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan pada Kamis (12/11/2026).
Tim Kuasa Hukum RU terdiri dari Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H dan Timoteus Mordan, S.H. Dalam pledoinya, mereka mempersoalkan sejumlah hal, antara lain penguasaan barang bukti narkotika, perbedaan peran kedua terdakwa, dugaan permufakatan jahat, serta prosedur penyidikan.
Salah satu poin yang disoroti adalah pemenuhan unsur penguasaan barang bukti narkotika oleh terdakwa II. Menurut tim penasihat hukum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti narkotika ditemukan dalam penguasaan terdakwa I.
Sementara itu, terdakwa II disebut ditangkap di area gerbang dan tidak ditemukan membawa narkotika saat dilakukan penggeledahan.
Atas dasar tersebut, tim penasihat hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan posisi dan keterlibatan masing-masing terdakwa berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
Persoalkan Perbedaan Peran Kedua Terdakwa
Tim Kuasa Hukum RU juga mempertanyakan konstruksi perkara yang menempatkan terdakwa I dan terdakwa II dalam satu rangkaian dugaan tindak pidana. Mereka menilai terdapat perbedaan peran antara kedua terdakwa.
Dalam pledoinya, terdakwa I disebut sebagai pihak yang berkomunikasi melalui WhatsApp dengan seseorang bernama Hendra Kin yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Terdakwa I juga disebut mengambil barang dan menerima informasi mengenai lokasi pengambilan barang tersebut.
Adapun keterlibatan terdakwa II, menurut tim penasihat hukum, bermula dari tawaran terdakwa I untuk membeli barang tersebut. Terdakwa II disebut membeli barang itu untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak ketiga.
Berdasarkan uraian tersebut, tim penasihat hukum mempertanyakan pembuktian unsur permufakatan jahat antara kedua terdakwa dengan mempertimbangkan perbedaan tindakan dan peran masing-masing.
Persoalan pemisahan berkas perkara atau splitsing juga disampaikan dalam pledoi. Tim penasihat hukum menilai perbedaan peran kedua terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menilai konstruksi perkara.
Selain penguasaan barang bukti, tim penasihat hukum membahas keberadaan alat isap atau bong dalam perkara tersebut.
Mereka tidak membantah adanya bong sebagaimana terungkap dalam persidangan. Namun, menurut tim penasihat hukum, keberadaan alat tersebut tidak serta-merta membuktikan seluruh unsur tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada terdakwa II.
Tim Kuasa Hukum RU juga meminta majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan, terutama yang berkaitan dengan proses penggeledahan dan keberadaan barang bukti.
Selain itu, mereka menguraikan sejumlah keberatan terhadap prosedur penyidikan kepolisian sejak tahap awal penanganan perkara hingga proses persidangan.
Usai persidangan, Timoteus Mordan menyatakan pihaknya tetap optimistis memperjuangkan hak-hak terdakwa melalui proses hukum.
“Kami selalu optimistis. Demi kebenaran dan keadilan, kami tetap tegak lurus memperjuangkan keadilan yang sejati,” kata Timoteus.(One/01)
