“Integritas dan independensi calon perlu menjadi perhatian agar wakil presiden terpilih tidak terikat kepentingan kelompok tertentu.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Praktisi hukum Alexius Tantrajaya meminta Presiden Prabowo Subianto cermat dalam memilih calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Ia mengingatkan agar proses pengisian jabatan tersebut tidak dipengaruhi ambisi politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Setelah menerima surat permintaan dari MPR RI, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026,” kata Alexius dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Alexius, tenggat waktu pengusulan yang relatif singkat mengharuskan Presiden Prabowo mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati calon yang akan diajukan.
“Integritas dan independensi calon perlu menjadi perhatian agar wakil presiden terpilih tidak terikat kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Alexius juga menyinggung sejumlah proses hukum yang berkaitan dengan status Gibran sebelum mengundurkan diri dari jabatan wapres.
Ia menyebut pengujian tersebut telah melalui proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Selain persoalan tersebut, Alexius menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya perlu diungkap secara menyeluruh. Ia menyebut dugaan tersebut melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga mantan Kapolri.
Alexius merujuk pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada 12 November 2026. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat delapan orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan tersebut yang telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Pengungkapan kasus penyadapan diperlukan untuk mengetahui maksud dan pihak-pihak yang diduga terlibat,” kata advokat senior itu.
Ia menilai, persoalan itu perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan agar proses pemilihan wapres tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
“Presiden Prabowo memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui Pilpres 2024. Karena itu, keputusan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran harus menempatkan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa sebagai pertimbangan utama, semoga,” pungkasnya.(um/01)
