JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, C. Suhadi, menilai keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) merupakan langkah paling tepat dan terhormat.
Menurut C. Suhadi, keputusan Gibran tersebut mencerminkan sikap kesatria dan jiwa besar karena mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
“Keputusan mengundurkan diri menunjukkan sikap kesatria dan kebesaran jiwa, karena ini semua dilakukan dapat memberikan rasa aman di tengah dinamika politik nasional,” ujar Suhadi dalam keterangannya kepada Sudutpandang.id, Kamis (12/11/2026).
Menurut Ketua Tim Hukum Merah Putih (THMP) itu, langkah ini paling tepat dan terhormat dengan mengundurkan diri. Daripada melalui proses pemakzulan.
“DPR tidak perlu berlama-lama membahas proses pemakzulan yang, menurut saya berpotensi menghabiskan anggaran negara,” kata advokat senior itu.
Ia berpandangan, pengunduran diri secara sukarela menjadi pilihan yang dapat mengakhiri polemik tanpa harus melalui proses pemakzulan yang panjang.
Menanggapi kemungkinan Gibran ditawari posisi menteri setelah mengundurkan diri sebagai wakil presiden, Suhadi menyatakan bahwa tawaran tersebut justru merupakan penurunan jabatan.
“Gibran tidak perlu menerima posisi tersebut karena dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” katanya.
“Kalau jadi menteri, itu turun jabatan. Nanti kalau Gibran menerima, bisa disangka haus kekuasaan lagi,” sambung Suhadi.
Suhadi menilai keputusan kliennya mengundurkan diri tidak seharusnya dikaitkan dengan keinginan untuk mendapatkan jabatan lain dalam pemerintahan.
Persoalan Suket
Selain menanggapi pengunduran diri Gibran, Suhadi juga menyinggung rencana pelaporan terkait surat keterangan (suket) yang dikaitkan dengan persoalan pendidikan Gibran.
Ia membantah adanya persoalan suket palsu. Menurut Suhadi, dokumen yang dipersoalkan diterbitkan oleh instansi negara yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan.
Suhadi menjelaskan bahwa sistem administrasi pendidikan di Indonesia memiliki ketentuan tersendiri sehingga tidak dapat begitu saja disamakan dengan sistem yang berlaku di negara lain.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan putra Presiden ke-7 RI mengundurkan diri bukan berkaitan dengan persoalan suket tersebut.
“Yang jelas, langkah pengunduran diri itu semata-mata ditujukan untuk kepentingan negara,” pungkasnya.(Um)
