JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pemeriksaan terhadap Brigjen TK dilakukan bersamaan dengan pendalaman penyidikan perkara yang sebelumnya telah menetapkan empat tersangka.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, TK saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran profesi.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Johnny dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Johnny menegaskan, TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigjen Pol. Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan TK saat ini.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi,” ujarnya.
Menurut Johnny, pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran profesi dan penyidikan tindak pidana berjalan secara bersamaan. Kedua proses tersebut dilakukan untuk mendalami fakta serta peran masing-masing pihak dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) diduga memerintahkan Brigjen TK melakukan pemantauan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Delapan Saksi Ajukan Perlindungan ke LPSK
Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan perlindungan dari saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut hingga Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, seluruh pemohon masih berstatus sebagai saksi. Saat ini, permohonan tersebut sedang dalam proses penelaahan.
“LPSK menerima 8 permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan,” kata Sri.
Sri menjelaskan, hingga saat ini belum ada saksi maupun tersangka yang mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC).
Menurut dia, LPSK akan menelaah setiap permohonan berdasarkan sejumlah aspek, termasuk pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami saksi atau korban.
Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk memperoleh informasi dan mendalami kebutuhan perlindungan para pemohon.
“Seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para Pemohon,” pungkasnya.(Red)
