Rieke Diah Pitaloka dan Beyond Borders Indonesia Soroti Kesenjangan Data dan Realitas Pembangunan

Rieke Diah Pitaloka dan Beyond Borders Indonesia Soroti Kesenjangan Data dan Realitas Pembangunan
Anggota DPR RI Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka berfoto bersama mahasiswa dan akademisi seusai kuliah umum BBI Rethinking Series #2 bertema “Data dan Kebijakan Pembangunan-When Data Fails to Reflect Local Realities” yang diselenggarakan Beyond Borders Indonesia (BBI) bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid di Jakarta, Jumat (20/11/2026). (Foto: istimewa)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Anggota DPR RI Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka menyoroti pentingnya tata kelola data yang akurat dan partisipatif untuk memastikan kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.

Hal tersebut disampaikan Rieke Diah Pitaloka dalam kuliah umum BBI Rethinking Series #2 bertema “Data dan Kebijakan Pembangunan-When Data Fails to Reflect Local Realities” yang diselenggarakan Beyond Borders Indonesia (BBI) bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa, akademisi, alumni, dan praktisi. Forum ini membahas pentingnya data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengangkat pertanyaan “Siapa yang Terdata? Siapa yang Terlayani?”, diskusi tersebut menyoroti persoalan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi nyata masyarakat. Persoalan ini dinilai berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penyaluran bantuan, hingga pemerataan pelayanan publik.

Dalam paparannya, Rieke Diah Pitaloka menjelaskan pentingnya pendekatan Data Desa Presisi (DDP) untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Pendekatan ini mengintegrasikan pemetaan wilayah data numerik, serta partisipasi langsung warga dalam proses pendataan.

BACA JUGA  Rieke Diah Pitaloka Ikut Berduka Mendengar Nani Wijaya Meninggal Dunia

Menurut Rieke, masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi objek pendataan atau responden pasif. Warga perlu dilibatkan secara aktif untuk mengenali, memeriksa, dan memvalidasi data mengenai kondisi kehidupan serta wilayah tempat tinggal mereka.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang tidak hanya menggambarkan kondisi masyarakat, tetapi juga memetakan kebutuhan dan potensi setiap wilayah.

Penguatan Tata Kelola Data Nasional

Pembahasan dalam forum tersebut juga menyinggung upaya Rieke mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pendataan nasional agar lebih terintegrasi, akurat, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Tata kelola data yang baik dinilai penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan, penganggaran, penyaluran bantuan, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

BACA JUGA  Baru Dua Hari Gabung, Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI

Founder Beyond Borders Indonesia sekaligus moderator kegiatan, Dr. Rahtika Diana, M.Si., mengatakan, data memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil.

Menurut Rahtika, data yang mencerminkan kondisi sebenarnya diperlukan agar kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan, ketersediaan fasilitas publik secara administratif belum tentu menjamin kemudahan akses bagi masyarakat. Di wilayah kepulauan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga dipengaruhi jarak antarpulau, ketersediaan transportasi, kondisi cuaca, serta biaya perjalanan.

Karena itu, pendataan perlu memperhitungkan kondisi geografis dan hambatan yang dihadapi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Kolaborasi Perguruan Tinggi

Sementara itu, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Dr. Yoga Santoso, M.M., menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas persoalan kebijakan publik.

Menurut Yoga, kerja sama dengan Beyond Borders Indonesia membuka ruang bagi mahasiswa dan akademisi untuk berdialog langsung mengenai persoalan pembangunan dan kebijakan publik.

BACA JUGA  Bila Menangi Pemilu, AMIN Terapkan Sistem Meritokrasi di Semua Lembaga Negara

Ia berharap forum semacam ini dapat memperkuat hubungan antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat.

BBI Rethinking Series merupakan program Beyond Borders Indonesia yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, profesional, dan komunitas untuk mengembangkan pengetahuan, dialog kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor.

Melalui kegiatan tersebut, BBI berupaya menghubungkan persoalan pembangunan di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan pembahasan kebijakan di tingkat nasional.(Red)