CIREBON, SUDUTPANDANG.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Prof. Rokhmin Dahuri menyatakan akan memperjuangkan bantuan sektor pertanian, pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Prof. Rokhmin Dahuri, saat kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Komitmen itu disampaikan Prof. Rokhmin Dahuri dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pengurus dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, di antaranya Bendahara DPC Lukman Hakim, Sekretaris DPC Mae Azhar, Ketua PAC Lemahabang sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tinah, serta Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Abdul Kodir.
Turut hadir Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC Bejo Kasiono, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC Ajat Sudrajat, serta masyarakat setempat.
Dalam sarasehan tersebut, Rokhmin yang juga merupakan Anggota MPR RI mengatakan, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Guru Besar IPB University ini, nilai gotong royong dan keadilan sosial harus menjadi landasan dalam memperkuat perekonomian rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui dialog dan penyerapan aspirasi warga, sejumlah kebutuhan di sektor pertanian menjadi perhatian. Aspirasi tersebut meliputi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti traktor dan combine harvester, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta peningkatan fasilitas pascapanen.
Rokhmin mengatakan, modernisasi pertanian perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pengelolaan sumber daya air, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), peningkatan produktivitas, pengolahan hasil pertanian, hingga perluasan akses pasar.
“Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah perbaikan jaringan irigasi. Ketersediaan air yang memadai dinilai dapat meningkatkan indeks pertanaman di wilayah Cirebon dan Indramayu,” katanya.
Saat ini, menurutnya, indeks pertanaman di kedua wilayah tersebut disebut masih sekitar 1,5 kali dalam setahun. Angka itu diharapkan meningkat menjadi sedikitnya 2,5 kali dalam setahun sehingga produksi pangan dan pendapatan petani dapat meningkat.
Program Pemberdayaan Masyarakat
Selain pertanian, Rokhmin juga menyampaikan rencana memperjuangkan program pemberdayaan masyarakat melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi IV DPR RI.
Lembaga yang dimaksud meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Perum Bulog.
“Program yang menjadi perhatian antara lain penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi halal, serta bantuan pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar pakar di bidang kelautan dan perikanan Indonesia itu.
Untuk Desember 2026, Rokhmin menyampaikan rencana memperjuangkan sekitar 5.000 hingga 10.000 paket bantuan pangan bagi masyarakat.
Ia mengatakan, upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat perlu diarahkan pada program yang berdampak terhadap peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat.
Menurut Rokhmin, Kabupaten Cirebon memiliki potensi ekonomi di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, hingga pariwisata.
Pengembangan potensi tersebut, lanjut dia, membutuhkan dukungan penguasaan IPTEK, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Melalui berbagai program tersebut, saya berharap pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat mendorong peningkatan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” harapnya.(Red)











