BLORA, SUDUTPANDANG.ID – Kabar baik datang bagi keluarga korban pengeroyokan anak dari Samini kuli panggul di Blora. Wakil Bupati Blora (Wabup Blora), Sri Setyorini memastikan pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan korban, sehingga keluarga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apa pun.
Menurutnya, masalah awal bermula karena pasien terdaftar sebagai pasien umum, namun kini seluruh biaya sudah dipastikan ditanggung pemerintah.
“Sesuai prosedur pasien umum, namun seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung pemerintah sehingga keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya,” ujarnya saat mengunjungi rumah korban Sabtu (14/11/2026).
Masyarakat diminta tidak ragu melapor jika menghadapi kendala saat berobat ke rumah sakit.
“Apabila ada kendala di rumah sakit, tolong telepon saya,” katanya.
Donasi yang sudah terkumpul diserahkan sepenuhnya kepada para donatur untuk menentukan penggunaannya.
“Itu terserah yang memberikan donasi. Mereka sudah terpanggil untuk membantu sebagai bentuk kepedulian,” ujar Sri Setyorini.
Budhe Rini sapaan akrabnya menyampaikan, bahwa penegakan hukum diminta memproses para pelaku sesuai peran masing-masing. Selain itu, Kapolres Blora juga didesak memperketat pengamanan di malam hari.
Sementara itu Fanani, Mahasiswa Pascasarjana Hukum UIN Sunan Kudus, menegaskan tindakan pengeroyokan di muka umum yang menyebabkan luka berat jelas melanggar hukum.
“Peristiwa pengeroyokan di tempat umum hingga mengakibatkan luka berat tidak dapat dibenarkan, baik secara moral maupun hukum,” ujar Fanani.
Perbuatan pelaku diduga telah memenuhi unsur delik dalam KUHP Baru, yaitu Pasal 262 ayat (3) juncto Pasal 155 huruf d UU No. 1 Tahun 2023.
“Perbuatan para pelaku diduga telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 262 ayat (3) jo Pasal 155 huruf d UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” jelasnya.
Namun ia menyampaikan Restorative Justice tetap bisa dipertimbangkan, namun harus tetap mengutamakan hak pemulihan korban sesuai Pasal 79 UU 20/2025 tentang KUHAP.
“Restorative Justice tetap perlu dipertimbangkan sepanjang memenuhi syarat. Pasal 79 UU 20/2025 memberi dasar pemulihan korban, termasuk biaya medis dan ganti rugi,” katanya.
Fanani juga menyampaikan bahwa perdamaian tidak boleh mengorbankan hak dan kepentingan korban.
“Kepentingan korban tidak boleh dikesampingkan. Kesepakatan pemulihan harus menjamin hak korban, bukan sekadar sarana membebaskan pelaku dari tanggung jawab,” pungkasnya. (Teguh/01)
