JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memutakhirkan data jaringan jalan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. BNPP melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik telah menerjunkan tim untuk melaksanakan tracking jalan dari tanggal 14 – 16 Juni 2022 lalu.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry Apoly Rahawarin menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan koordinasi terkait tracking jalan bersama Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebelum ke lapangan. Jeffry menjelaskan bahwa terdapat tiga tim yang diterjunkan ke lapangan untuk mensurvei beberapa ruas jalan.
Antara lain ruas sepanjang Jalan Trans Kalimantan/Jalan Nasional (Binuang–Long Umung–Long Bawan) dan Jalan Lingkar Krayan (Long Layu–Binuang) di Kecamatan Krayan Timur. Lalu ruas jalan Mualak–Long Puak yang merupakan jalan non-status sebagai penghubung ke Kecamatan Krayan Barat, Jalan Bario pada Desa Long Tugul–Lembudud. Kemudian beberapa ruas jalan dengan status jalan kabupaten sebagai akses menuju pertanian, perkebunan, dan peternakan pada 12 desa.
Berdasarkan survei itu, tim BNPP mendapati masih adanya ruas jalan berupa tanah, tanah lumpur, dan tumpang tindih dalam fungsi dan statusnya. Ruas-ruas jalan tersebut perlu penanganan serius untuk ditangani teknis terkait. “Sehingga diperlukan koreksi dan penyesuaian ruas-ruas jalan sesuai Surat Keputusan (SK) yang diturunkan dari SK Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten,” kata Jeffry di Kantor BNPP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/7/22).
Jeffry mengungkapkan updating SK Jalan Desa Strategis tersebut perlu dilakukan untuk memfasilitasi usulan pembangunan jalan non-status agar dapat diusulkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Transdes. Lebih lanjut, BNPP akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mitra BNPP dan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membahas hasil survei jalan kawasan perbatasan di daerah tersebut.
“Sebagai tindak lanjut tracking dimaksud, segera pada kesempatan pertama akan dilakukan rapat koordinasi bersama kementerian mitra dan Pemerintah Daerah Nunukan di Jakarta,” pungkasnya. (Bkt)
