KEDIRI, SUDUTPANDANG.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Kabupaten/Kota Kediri, M. Hadi Setiawan, S.E., melaksanakan kegiatan Serap Aspirasi Reses Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 di Kantor DPD Partai Golkar Kota Kediri, Rabu (11/2/2026) malam.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai persoalan masyarakat mencuat, mulai dari pendidikan, beasiswa, penguatan UMKM, hingga layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
M. Hadi Setiawan yang akrab disapa Cak Hadi menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala.
“Reses ini kewajiban anggota DPR untuk menjaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Fokus kami tetap bertemu masyarakat dan mendengar langsung persoalan yang di hadapi,” ujarnya.
Dijelaskannya, aspirasi yang disampaikan masyarakat sangat beragam, baik persoalan lokal maupun isu yang berkaitan dengan kebijakan tingkat provinsi.
Ia menegaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau usulan secara langsung melalui kantor DPD Partai Golkar, baik di tingkat kota maupun kabupaten melalui Rumah Aspirasi Rakyat.
“Rumah aspirasi terbuka bagi masyarakat. Silakan datang dan menyampaikan persoalan yang dihadapi. Namun tentu ada mekanisme yang harus dilalui dalam proses penanganannya,” katanya.
Salah satu isu yang banyak disampaikan warga adalah layanan JKN dan BPJS Kesehatan, terutama terkait perubahan pembiayaan dan layanan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Cak Hadi menjelaskan bahwa sejumlah penyesuaian dilakukan karena masih adanya beban pembiayaan yang belum terselesaikan.
Menurutnya, program jaminan kesehatan tetap ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, dengan sistem yang mengacu pada kategori desil ekonomi. Karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami perubahan kebijakan yang terjadi.
“Ini bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan kesehatan masyarakat. Namun perlu kesadaran bersama, terutama bagi yang mampu agar tidak mengambil hak yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” jelasnya.
Ia juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini masih berada dalam masa transisi, termasuk program penguatan ekonomi desa dan pembentukan Koperasi Merah Putih. Program-program baru tersebut membutuhkan waktu, penyesuaian anggaran, serta proses implementasi bertahap.
“Transisi kebijakan memang membutuhkan waktu, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan di lapangan. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan seluruh program bisa berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Cak Hadi yang juga sengagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Kediri.
Acara turut dihadiri anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Golkar di antaranya, Sudjono Teguh Widjaya, Imam Wihdan Zarkasyi, Agung Purnomo serta kader partai Kota Kediri. (CN)