SURABAYA – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Sekitar 300 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar aksi bertajuk De(ad)mokrasi Indonesia II di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat melalui wakil rakyat di tingkat provinsi.
Massa aksi yang berasal dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Islam Lamongan, Universitas Hang Tuah, serta beberapa kampus lain, bergantian menyampaikan orasi di depan gedung dewan. Mereka mendesak DPRD Jatim untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa hingga ke pemerintah pusat.
Koordinator lapangan aksi, M. Rizqi Senja Virawan, menyebut lima isu utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Pertama, terkait penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinilai berdampak pada masyarakat kurang mampu.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan pengangkatan pegawai MBG serta nasib guru honorer yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status dan kesejahteraan.
“Isu lain yang kami soroti adalah wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD serta maraknya deforestasi yang berdampak pada meningkatnya bencana di berbagai wilayah,” ujar Rizqi di sela aksi.
Mahasiswa berharap DPRD Jawa Timur tidak hanya menjadi penampung aspirasi, tetapi juga aktif memperjuangkan tuntutan tersebut ke tingkat nasional. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk bersatu menyuarakan persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan publik secara luas.
“Kami ingin DPRD Jatim satu suara dengan mahasiswa dan masyarakat, lalu menyampaikan langsung aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Perwakilan mahasiswa dijadwalkan melakukan audiensi dengan anggota dewan untuk membahas tuntutan yang telah disampaikan. (ACZ)