“Belajar dari Adam Malik berarti menghidupkan kembali diplomasi yang berani menjaga prinsip tanpa kehilangan keluwesan. Di tengah konflik Timur Tengah yang kian membara, Indonesia tidak dituntut menjadi penonton, apalagi ikut terseret dalam pusaran kekuatan.”
Oleh: Heru Riyadi, S.H., M.H, Penasihat AMKI Pusat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang
Konflik di Timur Tengah kembali memanas dan menempatkan dunia pada persimpangan berbahaya. Ketegangan yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran tidak lagi sekadar isu kawasan, melainkan telah beresonansi pada stabilitas global, keamanan energi, dan wibawa hukum internasional. Di tengah situasi yang kian kompleks itu, Indonesia dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sikap apa yang seharusnya diambil?.
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak berada dalam posisi memilih blok kekuatan. Namun, bebas aktif bukan berarti pasif. Prinsip tersebut justru menuntut kehadiran sikap yang jernih, konsisten, dan berani dalam membela perdamaian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Di titik inilah, Indonesia patut belajar dari tradisi diplomasi yang pernah dibangun oleh para pendiri dan perumus kebijakan luar negeri bangsa. Salah satu figur yang relevan untuk dijadikan rujukan adalah Adam Malik. Adam Malik bukan simbol romantisme masa lalu, melainkan representasi diplomasi Indonesia yang berprinsip, lugas, dan bermartabat di tengah tekanan geopolitik global.
Diplomasi ala Adam Malik ditandai oleh keberanian menyuarakan sikap tanpa terjebak pada politik konfrontasi. Ia memahami bahwa diplomasi bukan sekadar seni berkompromi, melainkan upaya menjaga kepentingan nasional dengan tetap menghormati hukum internasional. Prinsip inilah yang relevan dalam menyikapi konflik Timur Tengah saat ini.
Pertama, mengutamakan jalur diplomasi sebagai instrumen utama penyelesaian konflik. Eskalasi militer, betapapun dibungkus dengan narasi pembelaan diri, selalu membawa risiko kemanusiaan yang besar. Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam mendorong dialog, baik melalui ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun forum multilateral lainnya.
Kedua, menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Prinsip ini merupakan fondasi hukum internasional yang tidak boleh dikaburkan oleh kepentingan geopolitik jangka pendek. Ketika pelanggaran terhadap kedaulatan dibiarkan, preseden berbahaya akan tercipta dan merusak tatanan global yang selama ini dijaga bersama.
Ketiga, mendorong semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi. Konflik yang meluas tidak hanya memperbesar korban sipil, tetapi juga berpotensi menyeret kawasan lain ke dalam pusaran ketegangan. Dalam situasi seperti ini, suara negara-negara nonblok, termasuk Indonesia, justru dibutuhkan sebagai penyeimbang.
Respons internasional yang terbelah terhadap konflik Timur Tengah menunjukkan bahwa dunia tengah mengalami krisis kepemimpinan moral. Sebagian negara menekankan hak membela diri, sementara yang lain menyerukan gencatan senjata. Di tengah perbedaan itu, Indonesia memiliki peluang untuk tampil sebagai penjaga prinsip, bukan sekadar pengikut arus kekuatan global.
Karena itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diharapkan segera menyampaikan sikap resmi pemerintah secara terbuka, tegas, dan terukur. Kejelasan sikap tersebut penting, bukan hanya untuk konsumsi internasional, tetapi juga untuk menegaskan konsistensi Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Belajar dari Adam Malik berarti menghidupkan kembali diplomasi yang berani menjaga prinsip tanpa kehilangan keluwesan. Di tengah konflik Timur Tengah yang kian membara, Indonesia tidak dituntut menjadi penonton, apalagi ikut terseret dalam pusaran kekuatan. Indonesia justru ditantang untuk hadir sebagai suara yang menyejukkan tegas pada nilai, jernih dalam sikap, dan konsisten dalam memperjuangkan perdamaian.
Pada akhirnya, diplomasi yang berkelas bukanlah diplomasi yang paling keras suaranya, melainkan yang paling teguh menjaga martabat bangsa di tengah dunia yang semakin gaduh oleh konflik.
*Penulis adalah Penasihat Asosiasi Media Konvergensi Indonesia AMKI (AMKI) Pusat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang
