Pontianak, SudutPandang.id – Gubernur Kalbar, Sutarmidji memberikan pembekalan kepada Pasis Dikreg XLVII Sesko TNI TA 2020 melalui video conference, di Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalbar, Senin (21/9/2020).
Sutarmidji memaparkan daerah perbatasan di Provinsi Kalbar memiliki panjang sekitar 966 km yang berada di 14 Kecamatan dan 98 desa di antara Kabupaten Sambas sampai Kabupaten Kapuas Hulu.
“Kalbar ini terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota serta memiliki penduduk sebanyak 5,5 juta orang. Kemudian Kalbar ini terluas ke empat di seluruh Indonesia setelah Papua, Kaltim, Kalteng dan baru Kalbar, memiliki perbatasan dengan negara Malaysia sekitar 966 km,” ungkap Sutarmidji.
Menurut Midji, sapaan akrabnya, perbatasan antar negara sangat jarang diperhatikan, namun saat ini perbatasan menjadi cerminan bagi bangsa ini kepada negara tetangga.
“Provinsi Kalbar saat ini memiliki 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di antaranya PLBN Entikong yang terletak di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk terletak di Kabupaten Sambas dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu,” jelasnya.
“Yang sudah beroperasi PLBN di Kalbar ada 3, Kedepannya Kalbar akan memiliki 5 PLBN. Nantinya PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, PLBN Sungai Kelik di Kabupaten Sintang, insya Allah tahun 2022 akan selesai dan segera beroperasi,” tambah Midji.
Meskipun demikian, lanjut Midji, dari 3 PLBN yang sudah beroperasi, satu PLBN yang sudah memiliki status pelabuhan darat international yang ditetapkan oleh Provinsi Kalbar. Namun perputaran ekonominya masih terapkan tradisional.
“Kita (Pemprov Kalbar-red) selaku pemerintah daerah akan terus berupaya akan meningkatkan status PLBN menjadi Internasional guna meningkatkan ekonomi masyarakat daerah setempat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, PLBN Aruk yang sudah ditetapkan status pelabuhan darat internasional, namun mereka masih memberlakukan tradisional sehingga arus barang itu dibongkar di area zona netral.
“Jadi barang-barang dagangan dari mobil Indonesia harus di pindahkan ke mobil Malaysia, ini membuat kita rugi karena tidak bisa langsung dan butuh pengeluaran yang cukup mahal harus bongkar muat lagi,” tuturnya.
“Ini harus kita sama-sama mencari solusi agar masyarakat yang berdagang tidak mendapatkan kesulitan,” ucap Midji.(Andika)
