JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan pentingnya diplomasi parlemen sebagai pilar strategis politik luar negeri Indonesia, terutama dalam menghadapi konflik global, rivalitas kekuatan besar, serta krisis kemanusiaan yang terus berkembang.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, dalam agenda Refleksi Kebijakan Politik Luar Negeri 2025 dan Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri 2026 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Syahrul Aidi menjelaskan, selain melalui jalur eksekutif, politik luar negeri Indonesia juga dijalankan lewat diplomasi parlemen. Dalam konteks ini, BKSAP berperan membangun komunikasi antarparlemen dunia, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri agar tetap selaras dengan aspirasi publik.
“Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Riau II itu.
Dalam refleksi tahun 2025 dan proyeksi 2026, BKSAP DPR RI mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Isu tersebut antara lain konflik di Palestina, Sudan, dan Yaman, serta dinamika kawasan Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor regional, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).
BKSAP menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian damai konflik di Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui berbagai forum antarparlemen, Indonesia terus menyuarakan agenda kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Sementara itu, di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok dinilai menjadi tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Syahrul Aidi menekankan Indonesia harus tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian nasional.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy, terbuka untuk bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” katanya.
Selain isu global, BKSAP menilai keberhasilan diplomasi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran, menjadi agenda prioritas politik luar negeri.
Syahrul Aidi menyoroti masih rentannya pekerja migran Indonesia terhadap penipuan, perdagangan orang, hingga deportasi paksa. Ia mendorong penguatan sistem perlindungan WNI yang lebih cepat, modern, dan berbasis perjanjian bilateral yang kuat.
Ancaman perubahan iklim dan kebencanaan juga menjadi perhatian BKSAP. Syahrul Aidi menyinggung banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sebagai contoh urgensi diplomasi iklim dan diplomasi kemanusiaan, termasuk pemanfaatan teknologi satelit serta akses pendanaan mitigasi global.
“Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, hingga ruang siber,” ujarnya.
Syahrul Aidi menegaskan, diplomasi parlemen akan diarahkan agar lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil.
“Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi harus tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati,” katanya.(PR/01)
