JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan situasi banjir dan tanah longsor di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat saat ini telah dinyatakan berstatus siaga darurat oleh pemerintah daerah setempat.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Ahad (30/10/2022) menjelaskan dalam rangka percepatan penanganan bencana tersebut, Bupati Majene A Achmad Syukri telah menetapkan status siaga darurat, berlaku mulai 12 Oktober hingga 31 Desember 2022.
Ia menjelaskan penetapan status kebencanaan itu telah diresmikan melalui Surat Keputusan Bupati Majene No.926/HK/KEP-BUP/X/2022 tentang status siaga darurat bencana gelombang pasang, abrasi, dan longsor di Kabupaten Majene.
Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops BNPB) mendapat laporan dari BPBD Kabupaten Majene hingga Jumat (28/10), pukul 21.40 WIB, telah mendata setidaknya 1.000 warga terdampak banjir dan tanah longsor.
Bahkan, akses jalan nasional trans Majene-Mamuju masih tertutup total akibat longsor.
Ia menyatakan balai jalan nasional membutuhkan waktu untuk penanganan material longsor setidaknya sekitar sepekan dengan menggunakan tiga ekskavator dan dua loader.
Abdul menambahkan pengaturan lalu lintas di titik longsor jalan nasional trans Majene-Mamuju kini turut diawasi oleh BPBD Kabupaten Majene bersama tim gabungan meliputi unsur TNI/Polri, Basarnas, Dinkes, pemda setempat.
Walaupun saat ini BPBD Kabupaten Majene telah melaporkan genangan banjir telah surut, para warga bersama tim gabungan tetap bahu-membahu menangani material yang terbawa banjir.
“Selain itu, upaya pemenuhan kebutuhan logistik tim gabungan juga menyiagakan ambulans, perahu body, perahu karet untuk layanan kedaruratan,” katanya.
Ia mengingatkan seluruh masyarakat di daerah terimbas untuk mewaspadai risiko banjir dan tanah longsor lainnya, sebab berdasarkan hasil kajian dari InaRISK, Kabupaten Majene memiliki potensi risiko banjir dan tanah longsor sedang hingga tinggi. Kejadian bencana ini merupakan fenomena berulang apabila tidak ditindaklanjuti.
BNPB mengimbau kepada pemerintah setempat untuk dapat menyiapkan program jangka menengah dan jangka panjang seperti peniadaan pemukiman di sepanjang aliran sungai dan dataran rendah untuk mencegah terjadinya bahaya bencana hidrometeorologi.
“Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana dengan memantau informasi prakiraan cuaca melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta memeriksa potensi bencana di sekitar wilayah melalui InaRisk,” kata Abdul Muhari . (02/Ant)
