TRENGGALEK, SUDUTPANDANG.ID – Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin menggulirkan usulan dalam forum Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Desa Jajar Kecamatan Gandusari, Kamis (20/1/2023).
Usulan tersebut berupa pelestarian alam atau kelestarian lingkungan, pendekatan pelayanan ke masyarakat, terutama di desa, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ia pun memberikan penjelasan terkait apa yang diusulkannya. Menurutnya, pelestarian alam atau kelestarian lingkungan adalah suatu keniscayaan yang wajib di lakukan oleh setiap individu, kelompok, dan organisasi.
“Akibat cuaca ekstrem sepanjang tahun 2022 lalu, mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa tempat di Kabupaten Trenggalek itu, sehingga kami menghitung kerugian investasi infrastruktur beserta material pembangunannya sebesar Rp200 miliar,” ujar Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Trenggalek.
“Akibatnya kehidupan masyarakat terganggu, yakni roda perekonomiannya terhambat karena aktivitasnya terhenti,” lanjutnya.
Kondisi itu, kata Mas Ipin, menyebabkan disaster cost membengkak sewaktu-waktu. Hal tersebut mengganggu kegiatan perencanaan yang reguler sejak awal.
“Saya memiliki cita-cita agar ekologi serta ekonomi haruslah berjalan beriringan bersama di Trenggalek,” ucapnya.
Ia memberikan ilustrasi, jika ekosistem terjaga maka akan mampu memberikan nilai tambah, bermanfaat pada ekonomi masyarakat.
“Contohnya, menanam pohon tegakan keras yang berbuah akan memberikan penghasilan secara ekonomi. Misalnya, menanam pohon durian, pohon cengkih, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Dalam RPJMD yang telah disepakati bersama adalah indikator besar rencana jangka menengah Trenggalek, yaitu indeks “kota hijau”.
Di dalamnya terdapat beberapa indeks risiko berencana, indeks pembangunan berkelanjutan, dan lain-lain. Menjadi tema besar kelestarian lingkungan hidup.
“Harapannya adalah kita bisa adil untuk generasi dan generasi nanti,” harapnya.
Ia juga menerangkan pendekatan pelayanan ke masyarakat di desa, terobosan baru yang bertajuk “Makaryo Neng Ndeso”. Bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal, menginput atau menginventarisir masalah, dan menyelesaikan secara on the spot.
“Harapannya adalah susunan anggaran pemerintah nantinya benar-benar berbasis masyarakat,” katanya.
Dalam kegiatan ini, lanjutnya, layanan instansi plat merah dibawa ke desa agar masyarakat bisa merasakan layanan dengan mudah serta maksimal. Dilayani sebanyak 40 persen dari jumlah pegawai yang di miliki organisasi perangkat daerah (OPD).
“Untuk upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden, semua pihak harus berperan aktif bersama,” ajaknya.
Ia mengungkapkan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka dari usia angkatan kerja 15 tahun ke atas, ada yang bekerja dan ada yang menganggur.
“Warga yang diterima kerja, namun belum melaksanakan aktivitas kerja, dihitung menganggur. Orang yang mencari kerja, dihitung menganggur. Kemudian, orang yang mempersiapkan usaha pun dihitung menganggur,” ungkap Mas Ipin.
Ia menilai mulai ada pergeseran, yang tadinya bekerja mendapatkan gaji atau upah, sekarang menggeluti sektor informal, yaitu UMKM.
Imbauan BPS terkait hal itu, acara-acara atau pameran dan kegiatan lainnya akan dapat menciptakan pekerjaan bagi pelaku UMKM.
Bupati juga mengimbau pada jajarannya agar agenda pemerintah seperti rapat atau pertemuan agar bisa dilaksanakan di desa.
“Kita memberikan fasilitas ruang pasar bagi pelaku UMKM dengan memperbanyak event-event di desa. Apalagi PPKM-ya sudah dicabut,” pungkasnya.(bud/02)
