JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajak seluruh partai politik di Indonesia mendukung arah baru pembangunan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yang disebut PKB sebagai Prabowonomics.
Menurutnya, keberhasilan konsep tersebut membutuhkan dukungan politik yang kuat, termasuk melalui revisi terhadap ratusan regulasi yang dinilai sudah tidak lagi selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Ia menegaskan, implementasi Prabowonomics tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga memerlukan penyesuaian regulasi agar kebijakan ekonomi dapat berjalan lebih efektif.
“Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” ujar Cak Imin.
Cak Imin menjelaskan, PKB telah mengidentifikasi sekitar 108 undang-undang yang perlu ditinjau ulang karena dinilai belum sepenuhnya mendukung arah pembangunan ekonomi berbasis konstitusi.
Menurutnya, sejumlah regulasi tersebut perlu diselaraskan agar mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa aturan yang disebut memerlukan evaluasi antara lain Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, Cak Imin menilai masih banyak produk hukum lain yang memerlukan pembaruan karena dianggap belum sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia menegaskan revisi tersebut bukan untuk melemahkan perlindungan hukum, melainkan menciptakan regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan nasional.
Dalam pandangan PKB, Prabowonomics merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pelaksanaan amanat konstitusi dengan tujuan memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Cak Imin menilai pendekatan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro.
Karena itu, ia mengajak seluruh kekuatan politik untuk mengedepankan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan sektoral dalam menyusun kebijakan ekonomi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan parlemen akan menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi berbagai program strategis nasional.
Selain perubahan regulasi, Cak Imin menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia mengatakan belanja negara harus diarahkan pada program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara seharusnya lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil sebagai salah satu bentuk investasi negara yang memiliki dampak sosial besar.
Selain itu, percepatan rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar akses pendidikan semakin merata.
Cak Imin juga menilai penguatan sektor kewirausahaan harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional.
Menurutnya, dukungan terhadap pelaku usaha kecil, menengah, dan masyarakat produktif akan menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ia berharap APBN dapat diarahkan untuk memperbesar porsi program pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke daerah.
Dengan penguatan sektor usaha masyarakat, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah secara lebih merata.
Cak Imin menegaskan bahwa keberhasilan Prabowonomics memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik yang berada di parlemen.
Menurutnya, proses revisi undang-undang hanya dapat berjalan apabila terdapat kesamaan visi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Ia berharap seluruh partai dapat membuka ruang dialog dan bekerja sama dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
Baginya, pembangunan ekonomi bukan semata agenda pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Melalui revisi regulasi, penguatan kebijakan anggaran, dan kolaborasi lintas partai, Cak Imin optimistis konsep Prabowonomics dapat menjadi landasan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.(09/AGF)
