JAKARTA,SUDUTPANDANG.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil manajemen PLN ihwal birokrasi perizinan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terlalu lama.
Presiden mengatakan mendapatkan laporan tersebut dari Jusuf Kalla. Kepada Jokowi, Kalla menyebut membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk mengurus izin pembuatan PLTA di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
“Birokrasi di PLN harus diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti yang disampaikan pak JK. Negoisasi perizinan sampai lebih dari 5 tahun,” ujar Jokowi saat meresmikan PLTA Poso, Jumat, 25 Februari 2022.
Pembuatan PLTA Poso dikerjakan oleh Kalla Group sejak 2010. Pembangkit listrik yang diklaim ramah lingkungan itu disebut bisa menghasilkan listrik hingga 515 MegaWatt.
Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin lagi ada permasalahan dalam hal birokrasi. Ia menyebut banyak kontraktor dan investor yang akan mundur jika birokrasi selama itu.
“Untung manajemen JK dan manajemen Kala Group ini tahan banting. Coba kalau ndak? Udah mundur dulu, lima tahun ga rampung-rampung. Itu baru ngurus izin, belum mendapatkan pendanaan dari konsorsium ke perbankan,” kata Jokowi.
Jusuf Kalla menyampaikan aduannya saat memberikan sambutan peresmian PLTA Poso. Ia menyebut pihaknya membutuhkan lima tahun untuk mendapatkan izin. Sementara pengerjaan membutuhkan tujuh tahun. Sehingga total pembuatan PLTA Poso membutuhkan waktu 12 tahun.
Ia berharap Jokowi dan manajemen PLN dapat membenahi aturan ini dan mempercepat proses birokrasi menjadi hanya setahun. Apa lagi, saat ini banyak investor yang ingin membangun PLTA mini sehingga dapat menyelesaikan masalah kelistrikkan di Indonesia jika birokrasi dipermudah.
“Begitu banyak yang mau membangun Pak, PLTA mini. Tapi terkendala birokratisnya, bukan teknisnya. PLTA mini 10 MegaWatt tidak sesulit ini, tapi bisa bekerja banyak, karena kita banyak sungai,” kata Jusuf Kalla.
