“Kebijakan ini bukan hanya untuk membangun fisik, tapi juga manusia. Kami ingin Jawa Barat menjadi provinsi dengan kualitas hidup terbaik.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, pada Senin (19/5). Dalam kunjungan itu, Dedi ‘membongkar’ rencana realokasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar senilai lebih dari Rp5 triliun.
Menurut Dedi Mulyadi, kunjungannya ke KPK bukan dalam rangka penyelidikan atau pemeriksaan, melainkan inisiatif dirinya untuk memastikan bahwa kebijakannya dalam merombak alokasi anggaran tetap berada di jalur yang benar secara hukum dan yang paling penting, berpihak pada rakyat.
Pria yang akrab disapa KDM itu menjelaskan rencana realokasi anggaran Pemprov Jabar senilai lebih dari Rp5 triliun, sebagai bagian dari upaya restrukturisasi belanja daerah.
“Kami datang ke KPK untuk memastikan seluruh kebijakan realokasi ini tidak menyalahi aturan dan benar-benar diawasi,” ujar Dedi Mulyadi kepada awak media yang menunggu di lobi KPK Kuningan Jakarta, Senin (19/5).
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemprov Jabar akan merombak pola pengeluaran anggaran yang selama ini dianggap terlalu banyak habis untuk kegiatan internal birokrasi. Beberapa pos anggaran yang dipangkas dan dialihkan. Antara lain Rp700 miliar anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru di sekolah-sekolah.
Gubernur yang akrab disebut KDM itu, menjelaskan, anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya sekitar Rp700 miliar ditingkatkan pemanfaatannya menjadi Rp2,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian, anggaran sosialisasi program pemerintah sebesar Rp9 miliar dialihkan untuk penyediaan penerangan listrik warga di daerah terpencil.
“Kita ubah uang yang hanya habis buat jalan-jalan dan rapat jadi pembangunan nyata. Jalan rusak kita perbaiki, sekolah sempit kita bangun, listrik kita nyalakan,” tegas Dedi.
Menurut Dedi, realokasi anggaran ini bukan sekadar soal efisiensi, melainkan langkah strategis untuk menciptakan dampak nyata bagi warga Jabar melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan ini bukan hanya untuk membangun fisik, tapi juga manusia. Kami ingin Jawa Barat menjadi provinsi dengan kualitas hidup terbaik,” katanya.
KPK Siap Mengawal
Langkah Dedi ini langsung mendapat respons dari KPK. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari sinergi antarlembaga demi memastikan penggunaan APBD berjalan transparan.
“Pak Dedi datang secara resmi dan minta agar rencana strategis ini dikawal. Kami siap mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya,” ujar Bahtiar.
KPK menyambut baik langkah preventif ini dan berharap kepala daerah lain dapat meniru cara serupa dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.(01)
