JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023, menjadi UU APBN TA 2023. Pengesahan itu dilakukan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel setelah bertanya kepada peserta rapat dari seluruh fraksi.
“Dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” kata Rachmat Gobel, sambil ketuk palu, Kamis (29/9/2022).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diprediksi ada di kisaran 5,3 persen. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023 yang sudah disepakati oleh DPR RI.
“Upaya pemulihan ekonomi akan terus dilakukan, proyeksi ekonomi tahun 2023 yang diperkirakan mencapai 5,3 persen cukup realistis, meskipun kita melihat tantangan Global yang melemah sebagai downside risk,” kata Sri Mulyani.
Sumber pertumbuhan ekonomi 2023 akan terus ditopang oleh sumber yang berasal dari ekonomi domestik, yaitu investasi dan konsumsi masyarakat. Peranan perdagangan internasional diperkirakan akan sedikit mengalami moderasi dengan Pelemahan ekonomi global.
Maka dari itu, Pemerintah bersama otoritas moneter akan terus berupaya mengendalikan inflasi, agar harga komoditas pokok terjangkau bagi masyarakat. Penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial terus dilakukan di dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Selain itu, inflasi 2023 dinaikkan dari semula 3,3 persen menjadi 3,6 persen, mengingat masih ada potensi harga komoditas yang bergejolak, terutama disrupsi rantai pasok.
Nilai tukar Rupiah dari semula Rp14.750 menjadi Rp14.800 per dollar. Menurutnya, terkait nilai tukar rupiah ini harus terus diwaspadai dari sisi penguatan dollar index yang terjadi dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang masih akan masih berlangsung hingga semester 1 tahun 2023.
Lalu, ICP telah disepakati pada tingkat USD 90 per barel, dan seperti yang yang terlihat hanya dalam 12 bulan terakhir ICP Indonesia bisa melonjak dari USD 120 turun tajam ke level USD 80. Kata Menkeu, volatilitas ini harus dipertimbangkan dalam menjaga APBN tahun depan.
Kemudian, disepakati lifting gas dinaikkan dari sebelumnya 1.050.000 barel ekuivalen sehari menjadi 1.100.000 barel per hari. Kendati begitu, target ini juga masih dihadapkan pada tantangan untuk mencapainya.
Pada tahun 2023 pemerintah juga akan terus menurunkan tingkat kemiskinan yaitu pada kisaran 7,5 persen hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada saran 5,3 persen hingga 6 persen, dan rasio gini pada kisaran 0,375 persen hingga 0,378 persen, pencapaian indeks pembangunan manusia diperkirakan pada 73,31-73,49.
“Indikator-indikator kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, gini rasio dan indeks pembangunan manusia menggambarkan bahwa kita tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan ekonomi saja,” ujarnya.
Melainkan, kualitas dan inklusivitas dari pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan itu harus terbaca pada tingkat kemiskinan yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, gini ratio yang menurun dan penciptaan kesempatan kerja.(red)
