Mimika, SudutPandang.id – Forum Peduli Mimika (FPM) mendatangi DPRD setempat guna mendesak dibentuknya Pansus terkait proyek pengadaan pesawat untuk Pemda Mimika.
Ketua FPM, Nalio Yangkup mengatakan, masalah pengadaan pesawat ini harus mendapatkan perhatian dari DPRD dengan cara membentuk Pansus.
“Saya persilahkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan langsung ke lapangan. Khusus untuk DPRD kami berharap dibentuknya Pansus agar bisa menginvestigasi kebenaran bila memang ada kasus penyelewengan anggaran daerah,” kata Nalio, dalama keterangan pers, Rabu (25/11).
Nalio menjelaskan, sebelumnya apa yang menjadi keluhan atau aduan FPM adalah mempertanyakan tentang keberadaan dua unit pesawat Cessna jenis Caravan dan Helikopter Airbus AS 350 B3E/H125, dengan serial number 8150 register PK-LTA.
“Selama ini masyarakat mempertanyakan hal ini karena mereka sangat memerlukan transportasi tersebut. Terlebih lagi menjelang liburan Natal dan akhir tahun nanti,” ujarnya.
Nalio menegaskan, masalah ini harus mendapatkan kejelasan baik itu mekanismenya, operator pengelola pesawat, ataupun proses-proses pengadaannya.
“Apakah ada yang salah saat pengajuan atau bagaimana, yang jelas masyarakat mempertanyakan perihal dua pesawat dan helikopter tersebut,” sebutnya.
“Oleh karena itu, kami (FPM) anggap menjadi tugas DPRD, yaitu dengan membentuk Pansus. Sebelumnya juga kami sudah sampaikan pernyataan sikap adanya dugaan penyelewengan anggaran,” sambung Nalio.
Selanjutnya, kata dia, masalah keterpihakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Ia juga menyoroti mengenai lapangan pekerjaan.
“Pemerintah membeli peaawat ini kan tujuannya untuk melayani masyarakat Mimika dalam hal transportasi. Namun jika sampai saat ini semua tidak jelas dan transparan, itulah yang kami pertanyakan,” ucap Naliho.
Masih menurut Naliho, jika memang ada masalah dengan perusahaan rekanan, maka pihaknya meminta meutuskan kontrak tersebut dan mencari perusahaan lain yang mau bekerja dan melayani masyarakat.
“Terakhir, kami juga meminta dan mengajak aparat hukum untuk menyelidiki jika memang terindikasi adanya penyelewengan terhadap anggaran daerah,” pungkasnya.(toh/ed)
