JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Garuda Indonesia Group mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Aceh, Medan, dan Padang sebagai respons atas bencana banjir yang melanda tiga wilayah di provinsi tersebut. Melalui koordinasi intensif bersama BUMN, Danantara, dan seluruh lini operasional, lebih dari 20 ton bantuan logistik berhasil diterbangkan menuju ketiga daerah itu untuk kemudian didistribusikan oleh masing-masing perwakilan BUMN ke lokasi-lokasi terdampak.
Siaran pers Garuda Indonesia, Selasa (2/12/2025), menyebutkan, Citilink menjadi entitas perusahaan plat merah pertama yang mengirimkan bantuan pada Senin (1/12), dengan mengangkut 9,4 ton logistik menuju Lhokseumawe, Aceh.
Pengiriman berikutnya dilanjutkan oleh Garuda Indonesia melalui penerbangan ke Kualanamu (Medan), Padang, dan Banda Aceh. Operasional dimulai dengan penerbangan GA-190 rute Jakarta-Kualanamu yang berangkat pukul 16.35 WIB. Kelancaran distribusi turut diperkuat oleh Aero Jasa Cargo (AJC) yang memastikan kesiapan rantai logistik kargo dari hulu hingga hilir.
Hingga 1 Desember 2025, total 20,66 ton bantuan kemanusiaan dari BUMN telah disalurkan oleh Garuda Indonesia Group.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, mengatakan bahwa percepatan distribusi ini merupakan bagian dari mandat nasional Garuda Indonesia sebagai maskapai pembawa bendera negara.
“Atas nama Garuda Indonesia Group, kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Bersama Danantara, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan, kami mengerahkan seluruh sumber daya agar layanan udara dapat menjadi jalur distribusi bantuan yang cepat, aman, dan dapat diandalkan,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa Garuda Indonesia mengemban tanggung jawab strategis dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana melalui transportasi udara.
“Dengan standar keselamatan dan keamanan yang optimal, kami memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Garuda Indonesia Group menyatakan akan terus memantau kondisi di lapangan dan melakukan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan misi kemanusiaan ini berjalan tepat waktu, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(PR/01)
