MANADO, SUDUTPANDANG.ID – Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menjawab keraguan masyarakat soal keberlanjutan program-program kerakyatan seperti bantuan sosial (bansos) yang selama ini sudah berjalan.
Atikoh, menegaskan isu yang menyebut program tersebut akan dihapus jika Ganjar-Mahfud menang adalah hoaks dan tidak benar.
“Kemarin ada pertanyaan dari masyarakat, katanya kalau Ganjar-Mahfud jadi pemenang, nanti bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu akan dihilangkan, itu hoaks. Itu hoaks informasi yang digunakan untuk menyesatkan kita semua,” ujarnya.
Itu dikatakan Atikoh dalam sambutannya di acara Senam Ceria dan Line Dance Masal bersama Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti, di kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/1) pagi.
Atikoh memastikan program kerakyatan dari pemerintah yang sudah berjalan, akan lebih terintegrasi dengan program lainnya dan lebih optimal di era Ganjar-Mahfud kelak.
“Justru Ganjar-Mahfud akan terus meningkatkan program-program yang pro rakyat. Akan mengoptimalkan tujuan penerima, seperti program untuk terkait pendidikan. Karena ini adalah kunci untuk meningkatkan SDM yang ada di masyarakat. Kunci untuk menanggulangi kemiskinan,” kata Atikoh.
Jika dalam program kerakyatan sebelumnya pemerintah menggunakan banyak kartu, maka Ganjar-Mahfud menyederhanakan birokrasi dan data yang ada lewat KTP Sakti.
Dengan demikian, maka penyaluran program kerakyatan lebih mudah dan tepat sasaran. Artinya, masyarakat yang pantas menerima namun tidak menerima bantuan, di era Ganjar-Mahfud akan memperoleh bantuan negara.
“Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh. Kok saya tidak mendapat bansos, yang petani tidak mendapat pupuk bersubsidi. Dengan adanya KTP Sakti, maka nanti datanya akan terintegrasi, dan itu akan membuat penyederhanaan dari penyalurannya karena cukup pakai KTP. Tidak usah pakai kartu-kartu lain tapi cukup 1 kartu, sehingga datanya akan mudah diupdate,” jelas Atikoh.
Selain KTP Sakti, salah satu program kerakyatan lain yang bakal dioptimalkan Ganjar-Mahfud adalah wajib belajar 12 tahun mulai dari SD hingga pendidikan menengah, dan sistem pendidikan SMK yang terintegrasi dengan asrama atau boarding school.
“Ada wajib belajar 12 tahun, jadi sampai SMA pendidikan menengah itu akan difasilitasi negara, salah satunya SMK yang boarding school,” pungkasnya. (05)
