Jakarta, SudutPandang.id – Pasca beberapa UPT di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kemenhub bertekad untuk mewujudkan dengan mempertahankan predikat tersebut.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub, Djoko Sasono melalui acara Webinar dalam rangka meningkatkan Zona Integritas (ZI) dan mempertahankan WBK dan WBBM dengan tema “Tantangan Dalam Mewujudkan Meraih Serta Mempertahankan WBK dan WBBM” yang berlangsung di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (19/11).
Dalam dalam sambutannya, Djoko Sasono mengimbau agar UPT yang telah mendapatkan predikat ZI menuju WBK dan WBBM di Kemenhub, semua institusi yang terkait dapat mulai membangun secara bersama-sama.
“Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi yang mempunyai tujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Djoko Sasono.
Dengan menerapkan ZI, pihaknya berharap berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus. Sehingga terbentuk wilayah-wilayah island of integrity sebagai percontohan unit kerja lainnya.
“Pembangunan ZI dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan,” kata Sekjen Kemenhub.
Menurut Djoko, ZI merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan beserta jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menyampaikan dukungannya kepada UPT di Kemenhub untuk terus berjuang mempertahankan predikat WBK dan WBBM yang telah diraih.
Selain itu, pihaknya mengharapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (OP) menjadi pilot project bagi unit kerja (UPT) lainnya di lingkungan Kemenhub dan berkewajiban membantu unit kerja lainnya dengan harapan unit kerja yang meraih predikat WBK/WBBM.
“Kementerian Perhubungan mendukung secara penuh komitmen Pemerintah untuk terus menerus secara berkesinambungan memberantas tindak pidana korupsi guna mewujudkan Pemerintahan yang anti korupsi,” tegasnya.
Pada tahun 2019, jelas Djoko, 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenhub meraih predikat WBBM yaitu Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Tanjung Priok dan 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis meraih predikat WBK.
“Diharapkan Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Tanjung Priok yang telah meraih predikat WBBM dan 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis meraih predikat WBK dapat menjadi pilot project dan benchmark bagi unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan dan berkewajiban membantu unit kerja lainnya dengan harapan unit kerja yang meraih predikat WBK/ WBBM di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat meningkat dari tahun sebelumnya,” harap Djoko.
Pertahankan WBBM
Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Ka OP) Tanjung Priok, Capt Mugen S Sartoto, M.Sc, bersama jajarannya bertekad akan mempertahankan predikat WBBM. Dalam mempertahankan predikat tersebut, pihaknya berkomitmen untuk selalu mewujudkan ZI.
“Selain perbaikan di lingkungan internal, unit kerja pelayanan WBK/WBBM juga harus didukung dengan hasil survei eksternal kepada masyarakat yang dilayani terhadap persepsi kualitas pelayanan publik yang baik,” ujar Cap Mugen.
Dalam acara ini, OP menghadirkan para nara sumber, antara lain Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hari Kriswanto, Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Agus Uji Hantara, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masayarakat Deputi Bidang Pencegahan, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Giri Supradiono, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Andi Hartono.(red/pah)
