JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025). Dalam aksinya, mereka mendesak Kejagung untuk menindaklanjuti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Koordinator aksi, Feri Kurniawan, dalam orasinya menyampaikan adanya dugaan penyimpangan berupa pembagian proyek dan penerimaan fee proyek yang diduga melibatkan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile.
“Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, tak boleh lepas dari pengawasan Kejaksaan. Rekam jejaknya sebagai mantan narapidana korupsi seharusnya menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum. Sekali korupsi, potensi untuk mengulang kembali bisa terjadi,” ujar Feri.
Feri menambahkan, pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan bagi-bagi proyek dan adanya aliran fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango.
Ia menilai Kejagung perlu turun tangan agar dugaan tersebut dapat ditelusuri secara transparan.
“Apalagi saat ini ada dugaan pembagian proyek yang tidak sesuai prosedur. Kami mendesak Kejagung memeriksa Bupati Ismet Mile. Jangan biarkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan kembali mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Ismet Mile sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Bone Bolango periode 2005 – 2010 dan pernah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi proyek pengendalian banjir tahun 2008 yang merugikan negara hingga Rp5,1 miliar.
“Sekarang beliau kembali menjabat sebagai bupati, dan muncul lagi dugaan penyimpangan. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kejagung harus segera menindaklanjuti laporan ini secara serius,” lanjut Feri.
Menurut Feri, praktik korupsi dan pembagian proyek yang tidak transparan merugikan masyarakat Bone Bolango secara langsung.
Proyek yang dikerjakan tanpa kualitas memadai, kata dia, berpotensi membahayakan warga dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Masyarakat Bone Bolango yang paling dirugikan. Jika proyek dikerjakan asal-asalan, maka hasilnya pun tidak bermanfaat. Ini bukan sekadar soal uang negara, tapi soal tanggung jawab terhadap rakyat,” ujarnya.
K-MAKI memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga Kejagung menindaklanjuti laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi ini. Kami akan terus mendesak penegakan hukum yang adil demi pemberantasan korupsi di Bone Bolango,” tandas Feri.
Hingga berita ini ditayangkan pihak Bupati Bone Bolango maupun perwakilan Pemkab Bone Bolango belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan yang disampaikan K-MAKI.(tim)
