PEKANBARU, SUDUTPANDANG.ID – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengungkapkan, butuh dana Rp 572 triliun untuk penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dana ini disebut bertambah di beberapa aspek dari proyeksi sebelumnya.
Dirjen PPR Kemenkeu, Luky Alfirman menyebut, pembangunan JTTS menghadapi sejumlah kendala. Pembebasan lahan jadi salah satu hambatan dalam melanjutkan proyek JTTS ini, sehingga tak bisa usai sesuai target.
“Pembangunan JTTS di beberapa ruas itu juga terkendala oleh adanya peningkatan eskalasi bea konstruksi, perubahan struktur bangunan, termasuk juga adanya jalur-jalur konservasi satwa misalnya,” ujar dia dalam Workshop Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Pembangunan JTTS, Kamis (25/8/2022).
“Kebutuhan pendanaan penyelesaian JTTS sekaligus dalam kebersamaan kalau kita bangun semua itu akan butuhkan angka sebesar Rp 572 triliun,” imbuhnya.
Tantangan lainnya, kata dia, Internal Rate of Return (IRR) dari ruas JTTS masih rendah. Artinya, keuntungan dari investasi di beberapa ruas jalan tol trans Sumatera ini masih kurang menjanjikan.
“Dari 13 ruas JTTS tahap I, IRR proyek hanya ada di kisaran 3-12 persen bahkan hanya ada 6 proyek yang IRR-nya di atas 10 persen,” bebern
Adanya angka fantastis ini membuat pemerintah perlu mengambil strategi khusus. Caranya dengan membangun secara bertahap.
Pada pembangunan tahap I dan sudah beroperasi telah memiliki nilai investasi sebesar Rp 73 triliun. “Nah ini didukung dari pemberian PMN dari dari APBN dari pemerintah sebesar Rp 20,5 triliun dan penjaminan pinjaman sebesar Rp 36,7 triliun. Tahap I masa konstruksi masih butuh kurang lebih Rp 77 triliun yang didukung PMN sebesar Rp 73 triliun ini,” bebernya.
Hutama Karya Dapat PMN Rp 30,56 Triliun
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN mengusulkan untuk mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30,56 triliun ke Hutama Karya yang dikemukakan dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI.
Merespon hal tersebut, Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro menjelaskan bahwa penambahan PMN kepada Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, di mana Hutama Karya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Lebih lanjut Aloy menambahkan bahwa saat ini rencana PMN untuk Hutama Karya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30,56 triliun masih dalam tahap pengajuan. Perusahaan berharap agar proses pengajuan dapat berjalan lancar serta PMN dapat diterima sesuai dengan jadwal.
“Sehingga Hutama Karya dapat mengoptimalkan dana PMN untuk percepatan pembangunan ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera,” terang Aloy, Rabu (15/6/2022).
Jika merujuk pada pencairan PMN di tahun sebelumnya, Hutama Karya memproyeksikan realisasi PMN tahun anggaran 2023 akan diterima pada triwulan II 2023.
Nantinya, PMN tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan ruas-ruas JTTS tahap 1 seperti, Ruas Binjai — Langsa Rp1,096 miliar, Ruas Indralaya — Muara Enim Rp1,028 miliar, Ruas Kisaran — Indrapura Rp1,176 miliar, Kuala Tanjung — Parapat Rp3,037 miliar, Ruas Bengkulu — Tb. Penanjung Rp266 miliar, Ruas Sigli — Banda Aceh Rp952 miliar, Ruas Padang — Sicincin Rp5,339 miliar, Ruas Pekanbaru — Pangkalan Rp797 miliar.
“Serta dimulai pembangunan ruas-ruas JTTS tahap 2 yakni Ruas Betung — Tempino — Jambi Rp 8,962 Miliar dan ruas Junction Pekanbaru — Bypass Pekanbaru Rp7,909 miliar,” imbuh Aloy.
Dari beberapa ruas tersebut, Hutama Karya akan mendahulukan penyelesaian pembangunan ruas-ruas JTTS tahap I dan sebagian JTTS tahap II (Betung-Tempino-Jambi dan Junction Pekanbaru — Bypass Pekanbaru).(red)
