DENPASAR, SUDUT PANDANG.ID – Kanwil Kemenkumham Bali menggelar kegiatan penguatan pengelolaan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kegiatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kontrak barang dan jasa ini berlangsung di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali, Selasa (19/9/2023).
Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu dalam sambutannya menekankan pentingnya manajemen kontrak yang berkualitas dalam pelaksanaan berbagai program di Kemenkumham.
Anggiat menyampaikan bahwa tujuan utama acara ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman PPK dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
“Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, kita dihadapkan tidak hanya pada pertanggungjawaban administratif, melainkan juga tanggung jawab hukum yang serius,” ujar Anggiat.
Anggiat berharap Pejabat Pembuat Komitmen untuk memahami secara menyeluruh seluruh tahapan dalam proses kontrak pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Harus diingat bahwa selesai pekerjaan bukan berarti tanggung jawab kita selesai,” tegasnya.
Anggiat mengimbau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPK agar selalu aktif terlibat dalam proses perencanaan, karena partisipasi mereka dalam tahap ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan dan kualitas kontrak.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber I Made Sudarsana selaku Cosulting Procurement dan Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI yang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta best practice terkait pengelolaan kontrak.
Hadir Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Pejabat Administrasi pada Kanwil Kemenkumham Bali, para Kepala UPT, serta para PPK dan Operator Pengadaan Barang dan Jasa.(One/01)
