“Dalam pemerintahan modern, keberanian politik hanya bermakna jika disertai disiplin tata kelola dan kesadaran risiko.”
Oleh Kemal H. Simanjuntak
Peter Drucker pernah menegaskan bahwa “management is doing things right; leadership is doing the right things.” Dalam pemerintahan, perbedaan ini menentukan apakah kebijakan hanya efektif di permukaan atau benar-benar kokoh secara sistemik. Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi ujian ini sejak awal masa kerja, terutama melalui kebijakan strategis di sektor pangan, fiskal, dan birokrasi tiga arena utama Governance, Risk, and Compliance (GRC).
Henry Mintzberg mengingatkan bahwa strategi sejati bukan sekadar rencana, melainkan pola keputusan yang konsisten dalam praktik. Dengan kata lain, kualitas kepemimpinan kementerian dan lembaga (K/L) tercermin dari bagaimana kebijakan dijalankan lintas sektor, risiko diantisipasi sejak awal, dan kepatuhan dijaga dalam implementasi sehari-hari.
Pangan: Stabilisasi Nyata, Risiko Jangka Menengah
Kebijakan pangan menjadi contoh paling nyata. Pemerintah secara aktif melakukan intervensi stabilisasi harga beras melalui penugasan kepada Bulog, operasi pasar, serta penguatan cadangan beras pemerintah. Langkah ini terbukti menahan lonjakan harga di sejumlah wilayah dan mendapat respons positif dari masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Namun, di sinilah dimensi GRC diuji. Dari sisi governance, koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah relatif berjalan. Akan tetapi, dari sisi risk management, ketergantungan pada intervensi jangka pendek menyimpan risiko: tekanan fiskal, ketergantungan pasar pada negara, serta potensi pelemahan insentif produksi petani jika tidak dibarengi reformasi hulu seperti irigasi, pupuk, dan peningkatan produktivitas.
Kajian CELIOS meskipun porsinya terbatas menyebutkan bahwa stabilisasi pangan yang terlalu bergantung pada instrumen jangka pendek berisiko menciptakan policy fatigue jika tidak disertai peta jalan yang jelas. Di sinilah kepemimpinan diuji: memastikan kebijakan yang “terasa” hari ini juga berkelanjutan pada masa mendatang.
Fiskal: Bansos, Subsidi, dan Disiplin Anggaran
Di bidang fiskal, contoh nyata terlihat pada penyaluran bantuan sosial dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini relatif efektif secara politik dan sosial, serta tercermin dalam tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah menteri ekonomi.
Namun, pendekatan GRC mengajukan pertanyaan lanjutan: sejauh mana kebijakan tersebut berbasis evaluasi risiko fiskal jangka menengah? Sejumlah ekonom dan lembaga kajian mengingatkan bahwa kebijakan yang sulit ditarik kembali berpotensi membebani anggaran di masa depan, terutama ketika ruang fiskal menyempit.
Dalam konteks ini, kepemimpinan fiskal bukan hanya soal keberanian membelanjakan anggaran, melainkan kejelasan mekanisme evaluasi, transparansi asumsi, serta kepatuhan terhadap disiplin fiskal. Drucker relevan di sini: keputusan yang benar bukan selalu yang paling populer, tetapi yang paling bertanggung jawab.
Birokrasi: Digitalisasi Nyata, Tantangan Implementasi
Di sektor birokrasi, contoh nyata terlihat pada transformasi digital pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penyederhanaan prosedur layanan. Kementerian PANRB mencatat adanya kemajuan dalam integrasi layanan dan efisiensi proses, yang secara governance memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
Namun, tantangan muncul pada kesenjangan kapasitas implementasi. Tidak semua daerah memiliki kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang sama. Akibatnya, kebijakan yang dirancang dengan baik di tingkat pusat tidak selalu menghasilkan kualitas layanan yang setara di lapangan. Ini merupakan contoh klasik risiko implementasi yang kerap luput dari perhatian awal.
Perombakan kabinet pada September 2025 dapat dibaca dalam konteks ini. Di satu sisi, reshuffle merupakan instrumen governance untuk memperbaiki kinerja. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa reformasi sistem belum sepenuhnya mengurangi ketergantungan pada figur. Dalam kerangka GRC, reshuffle idealnya memperkuat sistem, bukan sekadar mengganti aktor.
Menyatukan Apresiasi dan Kritik
Survei kepuasan publik yang menempatkan sejumlah menteri di atas angka 70 persen menunjukkan adanya legitimasi sosial. Namun, legitimasi ini perlu ditopang oleh ketangguhan sistem. Kritik CELIOS dan para pengamat kebijakan sebaiknya dibaca sebagai peringatan dini, bukan penolakan terhadap capaian yang telah ada.
Mintzberg menekankan bahwa strategi tercermin dari pola keputusan yang konsisten. Jika kebijakan pangan, fiskal, dan birokrasi terus diperbaiki dalam kerangka GRC, kabinet tidak hanya akan dinilai berhasil secara politis, tetapi juga kuat secara institusional.
Kabinet Merah Putih
Kabinet Merah Putih tidak kekurangan program maupun kewenangan. Tantangan utamanya adalah menyatukan keberanian politik dengan disiplin tata kelola dan kesadaran risiko. Dalam pemerintahan modern, kepemimpinan efektif bukan hanya tentang hasil yang terlihat cepat, melainkan tentang proses pengambilan keputusan yang akuntabel, sadar risiko, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di situlah GRC menjadi pembeda antara kebijakan yang sekadar populer dan kebijakan yang benar-benar berkelanjutan.
*Penulis adalah Senior Consultant, Asesor LSP Tata Kelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini penulis. Segala pandangan, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
